Sukses

Ketua MPR Bamsoet Minta Kemenkes RI Lebih Mewaspadai Penyakit Zoonosis

Berkaca dari kasus di Vietnam, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih mewaspadai penyakit bersumber dari hewan yang menular ke manusia atau zoonosis.

Liputan6.com, Jakarta Di awal 2023, Vietnam menemukan sejumlah kasus infeksi bakteri Streptococcus suis pada warganya. Kebanyakan warga yang terinfeksi Streptococcus memiliki riwayat mengonsumsi produk berasal dari babi, diantaranya blood pudding yakni makanan yang menggunakan darah mentah dalam sajiannya.

Dampak yang terjadi pada orang sakit akibat bakteri Streptococcus bisa berlangsung lama serta biaya perawatan yang mahal. Beberapa diantaranya mengalami syok septik (kondisi darurat akibat aliran darah terganggu karena ada infeksi), koma, bahkan kegagalan kerja organ tubuh.

Berkaca dari kasus di Vietnam, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih mewaspadai penyakit yang dapat ditularkan hewan ke manusia atau zoonosis.

Salah satunya, pria yang karib disapa Bamsoet itu, meminta Kemenkes segera menyusun langkah untuk mewaspadai bila hal serupa terjadi di Indonesia.

"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes melakukan upaya pencegahan terhadap mewabahnya penyakit-penyakit zoonosis di Indonesia, dan segera menyusun langkah-langkah untuk menangani wabah tersebut," kata Bamsoet lewat keterangan tertulis pada Kamis (18/5/2023).

Edukasi ke Masyarakat

Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kasus serupa Vietnam lewat edukasi ke masyarakat.

"MPR meminta pemerintah menghilangkan potensi risiko infeksi zoonosis karena saat ini belum ada vaksinasi untuk mengobati penyakit tersebut," kata politisi yang berasal dari Partai Golkar itu.

 

2 dari 4 halaman

Pemetaan Negara yang Terjangkit Penyakit Zoonosis

Bamsoet juga menyarankan Kemenkes RI untuk melakukan pemetaan terhadap negara-negara yang terjangkiti zoonosis.Hal ini merupakan upaya agar Indonesia berhati-hati terhadap potensi penularan yang berasal dari hewan.

"Meminta pemerintah memetakan negara-negara yang sudah terjangkiti zoonosis, dan berhati-hati terhadap potensi penularan penyakit zoonosis di Indonesia," lanjut Bamsoet.

 

 

3 dari 4 halaman

Langkah Pemerintah Antisipasi Penyakit Zoonosis

Terkait ancaman zoonosis memang  diprediksi bakal terus meningkat. Selain itu, penyakit zoonosis  berpotensi menyebabkan eskalasi penyakit yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah mengantisipasi dengan menerbitkan Permenko PMK nomor 7 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru. 

Terbitnya Permenko PMK ini, merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan, deteksi, dan respons menghadapi potensi terjadinya pandemi di masa mendatang. Ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan berpotensi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan lintas sektor tersebut perlu diiringi dengan penguatan komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas di semua kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah,” tutur Menko PMK Muhadjir Effendy pada 8 Maret 2023 di Gedung Kemenko PMK, mengutip keterangan resmi Kemenkes. 

Sayangnya, sampai sekarang pemerintah daerah kurang menyadari akan hal itu. Padahal undang-undang sudah mengamanatkan itu menjadi fokus pemerintah daerah.

 

4 dari 4 halaman

Kerja Sama dengan Kementan

Sebesar 60% penyakit yang menginfeksi manusia itu berasal dari binatang, dan sekitar 75% berupa infeksi baru. Beberapa penyakit baru tersebut menimbulkan wabah dan pandemi dan salah satunya adalah COVID-19.

Upaya pencegahan dan penanganan kasus penyakit bersumber dari hewan tak bisa dikerjakan Kemenkes saja. Peran serta Kementerian Pertanian juga besar dalam hal ini seperti disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono. 

“Proses surveilans tidak hanya dilakukan pada manusia saja tetapi pada binatang. Sehingga surveilans tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tapi juga Kementerian Pertanian dan juga kementerian lain terkait,” ujar Dante.