DPR Usul Aturan Tembakau Terpisah dalam RUU Kesehatan, Kemenkes Buka Suara

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini sebelumnya mengusulkan adanya aturan terpisah untuk zat narkotika dan tembakau.

"Memang di dalam RUU disebutkan termasuk hasil produk turunan dari tembakau adalah rokok elektrik, dikategorikan sebagai bahan berbahaya. Nanti akan kita pisah secara lebih rinci," ujar Yahya dalam keterangannya, Jumat (11/5/2023).

"Kalau induknya produk tembakau dihilangkan dari RUU, rokok elektrik akan ikut. Memang pengaturannya harus berbeda, karena memang risikonya lebih kecil."

Industri Tembakau Bagian dari Sejarah

Yahya menjelaskan industri tembakau telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia selama lebih dari seratus tahun. Tidak hanya dari sisi penerimaan negara tetapi juga berdampak positif lantaran menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia.

“Karena industri ini sangat membantu keuangan negara dan melibatkan banyak pekerja, kita akan berusaha melakukan pembicaraan dengan teman-teman fraksi yang sejalan agar masalah ini dicabut,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan, RUU Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law terus berproses di Komisi IX DPR RI. Mengingat surat presiden (surpres) pembahasannya sudah diterima sebelum masa reses.

"Saya monitor bahwa komisi yang sedang, komisi teknis yang sedang membahas itu juga tidak alergi terhadap masukan," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Komisi IX Mengundang Berbagai Pihak

Komisi IX DPR juga akan terus mengundang berbagai pihak terkait dalam menyerap masukan terhadap RUU Kesehatan. Termasuk organisasi profesi yang menggelar protes penolakan.

"Sehingga dengan dinamika yang ada tentunya pembahasan pembahasan ini akan, diharapkan akan mengakomodir tentang apa apa yang kemudian diberikan masukan," lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Ketua IYCTC Manik Marganamahendra menekankan, usaha menghalangi masuknya regulasi yang mengatur produk tembakau telah menjadi bagian sejarah hitam pengendalian tembakau. Artinya, menghalangi pula perjuangan mewujudkan kesehatan publik di Indonesia.

“Pasal 113 UU Kesehatan menempatkan Indonesia lebih beradab, seperti negara-negara maju yang tak lagi menormalisasi rokok dan produk tembakau lainnya," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) pada Rabu, 10 Mei 2023.

“Pasal ini mengatur secara ketat distribusi produk tembakau dan melarang secara permanen iklan rokok dalam bentuk apa pun, yang kini juga berlaku bagi produk berbasis nikotin lainnya, seperti vaping dan tembakau yang dipanaskan."

Produk Tembakau Sebabkan Gangguan Kesehatan

Manik pun menerangkan, banyak negara maju menutup pintu pada normalisasi rokok. Bukan tanpa alasan, negara-negara itu telah melihat ribuan studi ilmiah dan bukti empiris bahwa produk tembakau menyebabkan gangguan kesehatan dan memicu berbagai macam penyakit.

Akhirnya, dapat berdampak pula pada masalah sosial dan ekonomi.

Dengan kandungan 7.000 zat kimia dalam sebatang rokok termasuk nikotin yang sangat adiktif, produk tembakau adalah risiko utama penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mematikan. Di Indonesia, kerugian makro mencapai Rp396 triliun di tahun 2015 atau lebih dari 3 kali lipat penerimaan cukai di tahun yang sama.