CISDI Khawatir soal Penghapusan Anggaran Kesehatan 10 Persen di RUU Kesehatan

Selanjutnya, ada keberkaitan terhadap resiliensi sistem kesehatan menyebutkan bahwa alokasi anggaran lebih dari 5 persen bertujuan memberikan pelayanan yang baik untuk ibu dan anak. Ada pula satu referensi lagi dari WHO khusus untuk pelayanan kesehatan primer.

"WHO juga memberikan based line atau basis 1 persen dari PDP untuk pelayanan primer. Yang terjadi dengan berbagai macam kenyataan realita yang ada saat ini, di Indonesia masih belum bisa menghapuskan anggaran kesehatan 10 persen dari undang-undang," jelas Diah Satyani Saminarsih.

"Mandatory spending itu mutlak dibutuhkan terutama karena ada pembiayaan untuk meningkatkan literasi kesehatan, untuk membantu pembiayaan APBD dan lain-lain sebagainya yang memperluas ruang fiskal agar daerah dapat memprioritaskan kesehatan."

Butuh Besaran Minimum Mandatory Spending 

Kembali disampaikan Diah, besaran anggaran kesehatan 10 persen dalam RUU Kesehatan Omnibus Law demi mendukung alokasi anggaran di daerah.

"Kalau daerah tidak memprioritaskan kesehatan itu, kita tidak akan pernah mencapai target pembangunan kesehatan terutama karena saat ini Indonesia dengan desentralisasinya itu, mendesentralisasikan kesehatan 100 persen," pungkasnya.

"Jadi kesehatan menjadi prioritas di APBN atau di subnasional menjadi sangat, sangat penting dan itu membutuhkan (besaran) minimum mandatory spending anggaran kesehatan."

Terkait dengan besaran anggaran kesehatan di draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tertuang dalam Pasal 420 ayat 2 dan 3. Bunyi pasal yang dimaksud, antara lain: 

(2) Besar anggaran kesehatan Pemerintah Pusat dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

(3) Besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Selanjutnya, pada DIM RUU Kesehatan terbaru, maka angka '10 persen' pada pasal di atas menjadi 'dihapuskan.'

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengemukakan, besaran anggaran kesehatan 10 persen dapat membatasi kebutuhan. Hal ini melihat kebutuhan kegiatan kesehatan di daerah masing-masing berbeda.

"Di sisi lain, adanya alokasi (anggaran kesehatan) 10 persen di UU (nantinya) akan membatasi kebutuhan," tegasnya saat dihubungi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Rabu, 26 April 2023.

Narasi Besaran Anggaran Dihapus

Sebuah unggahan video di media sosial ramai menarasikan besaran anggaran kesehatan dihapus, lengkapnya berbunyi:

Katanya RUU Kesehatan untuk transformasi, tapi kenapa besaran anggaran dihapuskan dalam DIM usulan Menteri Kesehatan? Sedangkan, ditetapkan saja besaran anggaran masih tidak terealisasi. Bagaimana kalau dihapus?