CISDI: Anggaran Kesehatan 10 Persen di RUU Kesehatan Sangat Diperlukan

Diah Satyani Saminarsih melihat anggaran kesehatan sendiri pada tahun 2023 ini menurun. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya tatkala Indonesia masih dalam situasi kegawatdaruratan COVID-19. 

"Kalau kita bilang bahwa tahun 2021 dan 2022 kemarin itu anggaran kenaikan meningkat karena kegawatdaruratan COVID-19, di mana itu dimasukkannya kesehatan ke dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan untuk penanganan COVID-19," imbuhnya.

"Tapi saat ini, di tahun 2023, anggaran tersebut sudah menurun karena dianggap tidak ada lagi kegawatdaruratan."

Kesehatan Kembali Menjadi Tidak Prioritas

Menilik penurunan anggaran kesehatan, Diah menyebut kesehatan akan kembali menjadi tidak prioritas.

"Nah, kalau komitmen ini menurun terus, maka kesehatan kembali menjadi tidak prioritas, bukan lagi menjadi prioritas dalam pembangunan," pungkasnya.

"Kalau misalnya kita lihat anggaran kesehatan di semua kabupaten/kota, rerata adalah 10 persen kurang lebih. Ada data dari Kemendagri yang bilang bahwa 58 dari 514 kabupaten/kota itu anggaran kesehatan masih di bawah 10 persen dengan distribusi yang timpang."

Banyak dokter juga mempertanyakan, benarkah besaran anggaran kesehatan dihapuskan dalam RUU Kesehatan? Beberapa komentar menyayangkan penghapusan besaran anggaran kesehatan, terlebih lagi saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sedang menggencarkan transformasi kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi membenarkan, kalau besaran anggaran kesehatan pada DIM RUU Kesehatan terbaru memang dihapuskan.

Anggaran Kesehatan Ikuti Perencanaan Kegiatan

Alasannya, anggaran kesehatan itu mengikuti sesuai perencanaan kegiatan. Sehingga tidak sekadar terbatas pada persentase besaran tertentu.

"Sebenarnya, anggaran itu mengikuti rencana kegiatan. Jadi, bukan terbatas hanya persentase tertentu," jelas Nadia saat dihubungi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Rabu, 26 April 2023.

"Kalau perencanaan baik dan jelas, bahkan lebih dari 10 persen (anggaran kesehatan) bisa diberikan."

Terkait dengan besaran anggaran kesehatan di draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tertuang dalam Pasal 420 ayat 2 dan 3. Bunyi pasal yang dimaksud, antara lain: 

(2) Besar anggaran kesehatan Pemerintah Pusat dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

(3) Besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Selanjutnya, pada DIM RUU Kesehatan terbaru, maka angka '10 persen' pada pasal di atas menjadi 'dihapuskan.'