Status Kedaruratan COVID-19 Dicabut, Vaksinasi Jadi Berbayar? Pakar: Harusnya Gratis Sampai Kapanpun

Hermawan pun mengatakan, dalam mengambil keputusan ini pemerintah tampaknya melihat situasi global dan situasi nasional.

“Kalau dari situasi global, kelihatannya karena WHO sudah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), pemerintah kita juga rasanya punya alasan untuk mengevaluasi.”

Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah ketika memutuskan untuk mencabut status darurat COVID-19, lanjut Hermawan. Yakni soal kasus aktif dan laju capaian vaksinasi.

“Tapi memang catatannya, kita ini kasus aktif masih lebih dari 10 ribu loh. Kemudian, kita juga masih punya problem di laju vaksinasi, terutama booster, kita itu rendah.”

“Kabar baiknya, sebenarnya berdasarkan sero survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hampir semua orang Indonesia itu sudah memiliki antibodi terhadap COVID. Artinya, COVID memang penularannya jalan terus, tetapi risiko rendah terutama fatality walaupun kematian itu masih ada setiap hari,” ujar Hermawan.

Jika pemerintah ingin mencabut status kedaruratan COVID-19 secara total, lanjut Hermawan, maka pemerintah harus mempunyai kompensasi berupa penguatan beberapa hal.

“Pertama, terus mengampanyekan atau mengimbau orang-orang yang tidak sedang sehat, tidak sedang fit, yang punya gangguan kesehatan, yang punya komorbid, atau yang tidak divaksinasi karena berbagai alasan itu tetap pakai masker.

“Masker itu wajib, yang dibolehkan buka masker adalah yang sehat. Berikutnya adalah perilaku bersih dan sehat, jadi orang kalau sudah terbiasa cuci tangan selama pandemi, nah itu tetap harus dikampanyekan,” tambahnya.

Selanjutnya, hal yang tidak bisa ditawar ketika status kedaruratan dicabut adalah laju vaksinasi.

“Vaksinasi dalam negeri dengan sumber vaksin IndoVac atau InaVac diharapkan bisa mengantisipasi kedaruratan, akan tetapi lajunya rendah. Ini harus dijaga dan ditingkatkan,” jelas Hermawan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah kemampuan dalam mengantisipasi pandemi di masa depan. Terutama terkait ancaman wabah sejenis.

 “Berarti teknologi kita untuk deteksi, skrining, dan penyiapan kapasitas layanan kesehatan yang responsif terhadap wabah, nah itu yang harus dipantau dan dikuatkan. Nah, hal-hal ini yang harus betul-betul dilihat sebagai kompensasi dari pencabutan tadi,” ujar Hermawan.