Bila RUU Kesehatan Disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil: Kelompok Masyarakat Ini yang Paling Dirugikan

Secara rinci dalam draft RUU Kesehatan versi pemerintah, yakni pasal 420 (2) dan (3) menghapus alokasi anggaran minimal 10 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD yang ada dalam draft RUU versi DPR, dengan disertai beberapa alasan.

Salah satu alasannya, bahwa terlalu banyak belanja negara yang bersifat mandatory mengakibatkan kapasitas APBN/APBD menjadi sempit dan tidak fleksibel/inefisiensi.

Adapun yang dimaksud mandatory ini adalah mandatory spending. Yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Hasil Reformasi yang Sudah Lama Diperjuangkan

Sebenarnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan memandang alokasi anggaran minimal untuk sektor kesehatan adalah hasil reformasi yang sudah lama diperjuangkan masyarakat dan kini hendak dihapuskan begitu saja oleh RUU Kesehatan.

Penghapusan ketentuan alokasi anggaran minimal tersebut bertentangan dengan tujuan dibuatnya RUU Kesehatan, yaitu memperluas dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga ke desa-desa, termasuk ke daerah 3T (terpencil, tertinggal, terluar), yang tentu saja membutuhkan peningkatan pembiayaan kesehatan yang menuntut adanya alokasi anggaranyang memadai, tulis Koalisi Masyarakat Sipil.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan Fraksi PKS di DPR RI  mendorong peningkatan alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 persen.

"Dalam rangka mewujudkan visi Presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing, sangat penting untuk mengalokasikan anggaran yang memadai di sektor kesehatan,” kata Netty, Jumat, 9 Juni 2023 di Jakarta.

Alokasi Anggaran Kesehatan Minim

Walau masalah kesehatan banyak, Netty menilai, saat ini alokasi anggaran kesehatan masih minim.

“Dan itu tidak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat,” terang Netty.

Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membeberkan 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sulit tercapai di 2024.

Kesepuluh indikator ini adalah permasalahan kesehatan, di antaranya, eliminasi malaria, eliminasi kusta, dan problem merokok anak.

Netty Prasetiyani pun mendorong anggaran kesehatan 10 persen APBN. Dalam hal ini maksudnya penetapan anggaran kesehatan sebesar 10 persen.

"Kesehatan adalah komponen fundamental dalam upaya membangun SDM yang unggul,” beber Netty melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen dalam APBN guna mengatasi masalah kesehatan yang semakin meningkat.”