Banyak yang Tak Puas RUU Kesehatan, Menkes Budi: Enggak Bisa Keinginannya 100 Persen Diterima

Berkaitan dengan seruan organisasi profesi yang menilai RUU Kesehatan tidak transparan, Budi Gunadi Sadikin membantah hal itu. Sebelum draft RUU Kesehatan diserahkan ke Pemerintah pada 9 Maret 2023, Badan Legislasi sudah mengundang organisasi profesi akhir tahun 2022 untuk membahas RUU.

"RUU Kesehatan ini merupakan inisiatif DPR dari Badan Legislasi kan sudah ada sejak akhir tahun lalu.  Dan sebelumnya juga sudah mulai dikerjakan oleh teman-teman di Badan Legislasi," pungkasnya.

"Mereka juga sudah mengundang di levelnya Badan Legislasi DPR, mereka mengundang seluruh stakeholder, termasuk juga organisasi profesi di akhir tahun lalu."

Libatkan Organisasi Profesi

Selanjutnya, proses penyusunan DIM yang dilakukan Pemerintah turut melibatkan organisasi profesi kesehatan.

"Jadi pas (draft RUU) dikasih ke Pemerintah, realitasnya itu berjalan dengan melibatkan organisasi profesi dan semua stakeholder lainnya," jelas Menkes Budi Gunadi.

Di hadapan anggota Komisi IX DPR RI, Menkes Budi Gunadi Sadikin melaporkan Pemerintah telah melaksanakan 115 kegiatan partisipasi publik, baik dalam bentuk FGD dan seminar, dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dalam bentuk organisasi dan 72.000 peserta.

"Pemerintah juga sudah menerima 2.700 masukan, baik secara lisan maupun digital melalui portal partisipasisehat," sambungnya.

Semua Masukan Dipertimbangkan

Atas masukan untuk RUU Kesehatan, Budi Gunadi berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat.

"Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, seluruh media dan yang kepentingan di bidang kesehatan yang telah turut menyumbangkan pemikirannya," ucapnya.

"Semua masukan yang diterima, kami pertimbangkan dengan cermat guna penyempurnaan Rancangan Undang-Undang ini."

Organisasi Profesi Kesehatan menilai pembahasan RUU Kesehatan sampai sekarang dinilai masih terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Bahkan Organisasi Profesi (OP) seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan OP di bawah naungan IDI merasa tidak ikut dilibatkan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Juru Bicara Aksi Damai IDI untuk RUU Kesehatan Beni Satria turut mempertanyakan, kenapa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan metode omnibus law ini dilakukan sembunyi-sembunyi?

Hal itulah yang dituntut IDI dan 4 OP lain, harus ada transparansi pembahasan RUU Kesehatan. Keempat OP lain yang dimaksud, yakni Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

"Ini yang kami tuntut hari ini, transparansi. Ada apa ini? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kemudian kenapa kami tidak dilibatkan? Kita kan sama-sama berdiri atas kepentingan rakyat," terang Beni saat Aksi Damai Jilid 2 'Setop Pembahasan RUU Kesehatan' di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.