Tenaga Cadangan Kesehatan, Upaya Kemenkes untuk Koordinasi dan Mobilisasi Relawan dalam Masa-Masa Krisis

Adanya tenaga cadangan kesehatan dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang rawan bencana.

Berdasarkan data tingkat risiko bencana dan kapasitas kesehatan di 34 provinsi pada 2021, warga Indonesia tinggal di zona merah dan zona kuning.

“Artinya, risiko multi bahayanya sangat besar, tinggi dan sedang. Kita tidak hidup di daerah zona hijau (aman),” jelas Jaya.

Di sisi lain, kapasitas kesehatan Indonesia hanya tinggi di beberapa wilayah tertentu. Seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

“Tapi yang lain itu kategorinya masih sedang dan rendah.”

Latar belakang selanjutnya adalah banyaknya pintu masuk perjalanan luar negeri. Hal ini mempermudah penyebaran penyakit dari luar yang berpotensi memicu bencana non alam.

“Pintu masuk perjalanan luar negeri banyak, 5 tempat pemeriksaan migrasi bandara, 9 tempat pemeriksaan migrasi pelabuhan laut, 8 tempat pemeriksaan migrasi jalur darat.”

“Ini tentu menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan kita.”

Belajar dari pengalaman penanganan COVID-19 di Indonesia, ternyata sistem kesehatan nasional (SKN) masih lemah. Ada pula kesulitan dalam mobilisasi sumber daya kesehatan.

Mengingat hal tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni:

• Penguatan sistem kesehatan di Indonesia
• Transformasi sistem kesehatan dengan keterlibatan semua elemen masyarakat (Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media).
• Pemerintah harus Kolaborasi dengan sektor swasta, pakar/akademisi, tokoh publik, komunitas atau masyarakat sipil, dan media massa.
• Perlu adanya penguatan, penyempurnaan, dan adaptasi kebijakan di berbagai sektor.

Penyediaan tenaga cadangan kesehatan merupakan salah satu upaya agar mobilisasi sumber daya kesehatan dalam menanggulangi bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi.