Indonesia Memasuki Masa Endemi, Kemenkes: Pembiayaan Pasien COVID-19 Sekarang Belum Ada Perubahan

Terkait pembiayaan pasien COVID, Siti Nadia Tarmizi menuturkan, saat ini mekanisme masih diklaim BPJS Kesehatan. Artinya, rumah sakit mengklaim ke BPJS Kesehatan, kemudian pembayaran uangnya bersumber dari uang Pemerintah.

"Sekarang kan sudah dibayar lewat BPJS, uangnya uang pemerintah, belum masuk mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seperti itu," tuturnya.

"Kalau dulu orang punya BPJS, enggak punya BPJS kan, pasti dibayar. Kalau dulu rumah sakit klaim langsung ke Kemenkes. Sekarang kan diklaim BPJS, sumber uang Pemerintah."

Berkaitan dengan biaya berobat pasien COVID-19 yang tak lagi dibebankan ke Pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy memberikan penjelasan.

"Kalau dikatakan bahwa nanti akan bayar bukan begitu. Subsidi tetap ada. Jadi bukan harus, harus bayar, bukan," katanya di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023) malam.

Pembayaran Tetap Akan Ditanggung BPJS Kesehatan

Muhadjir menjelaskan, mekanisme pembayarannya tetap akan ditanggung melalui BPJS kesehatan.

"Untuk BPJS kesehatan yang bayar harus bayar, terutama yang PNS, yang karyawan, akan ditanggung oleh perusahaan," jelasnya.

Sementara itu, untuk masyarakat yang tidak mampu, Muhadjir Effendy menegaskan, biaya pengobatan COVID-19 ditanggung oleh Pemerintah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Pemerintah menyediakan slotnya 120 juta warga. Dan sekarang juga masih banyak yang belum terserap, dan itu tersebar tidak hanya di pusat, BPJS Kesehatan Pusat, tetapi masing-masing provinsi ke kabupaten/kota juga punya slot untuk nanti kalau nanti tidak ditampung BPJS kesehatan pusat itu bisa di-handle daerah," tegasnya.

COVID Tidak Dalam Keadaan Darurat

Adapun perubahan status dari pandemi menjadi endemi diartikan cara penanganan menjadi seperti biasa atau dikembalikan secara normal.

"COVID inikan tidak pernah selesai, tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi memang sudah tidak dalam keadaan yang patut untuk didaruratkan karena itu semua penanganan akan normal," pungkas Menko PMK Muhadjir.