Komisi IX DPR: Tidak Benar Nasib Nakes Tak Lagi Terjamin dalam RUU Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, bahwa tidak benar jika nasib tenaga kesehatan (nakes) tak lagi terjamin dalam RUU Kesehatan. Komisi IX DPR justru sangat memerhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum para nakes. 

Menurutnya, kepentingan seluruh stakeholder, baik masyarakat yang dilayani maupun yang melayani, termasuk organisasi profesi telah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. 

”Rumusan RUU Kesehatan ini tentunya lebih diarahkan pada kepentingan kesehatan masyarakat yang dilayani dan perlindungan pada nakes yang melayani,” tegas Edy yang juga Legislator Dapil Jawa Tengah III melalui pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Minggu (2/7/2023).

“Semua dijaga keseimbangannya itu. Sehingga kita bisa memberikan layanan kesehatan yang bermutu.”

Bantuan Pendanaan Pendidikan

Dalam RUU Kesehatan ini, nakes diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karir di bidang profesinya. 

Fraksi PDIP Perjuangan pun telah mengusulkan adanya bantuan pendanaan pendidikan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam percepatan distribusi yang merata ke seluruh pelosok negeri. Ini khususnya wilayah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar). 

”Tentang SDM kesehatan, masalah utama itu kekurangan dokter spesialis. Maka, dibuka jalur pendidikan spesialis berbasis hospital based,” sambung Edy.

“Program ini (pendidikan dokter spesialis hospital based) nantinya diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan, khususnya milik pemerintah dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan kolegium.”