Jokowi Minta Menkes Budi Siapkan Karantina Khusus Penderita Tuberkulosis

Selanjutnya, arahan Jokowi kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait penanganan tuberkulosis (TB) adalah harus terus menggencarkan deteksi cepat. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum atau tidak terdeteksi TB.

"Di Indonesia, estimasi setiap tahun ada 969.000 masyarakat kita yang terkena TB dan sampai sebelum COVID, paling banyak bisa teridentifikasi 545.000-an, jadi sisanya tuh 400.000 enggak terdeteksi," lanjut Budi Gunadi.

Kerja Sama dengan Mendagri dan Mendes

Upaya mendeteksi TB ini, Budi Gunadi diminta bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

"Bapak Presiden memberikan arahannya begini, saya harus kerja sama dengan Pak Mendagri dan Mendes untuk memastikan bahwa deteksi dari seluruh rakyat yang kemungkinan kena tuberkulosis itu harus segera dilakukan, kalau bisa secepat-cepatnya," ucap Menkes Budi.

"Makanya, dapat tuh 969.000 -- yang kena TB -- karena mereka menularkan. Lalu, koordinasi dengan Mendagri, kalau perlu lakukan meeting mingguan."

Adapun prinsip penegakan diagnosis tuberkulosis (TB) tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis.

Prinsip utamanya, yakni:

1. Diagnosis TB Paru pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu dengan pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan bakteriologis yang dimaksud adalah pemeriksaan mikroskopis, tes cepat molekuler TB dan biakan.
2. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) digunakan untuk penegakan diagnosis TB, sedangkan pemantauan kemajuan pengobatan tetap dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis.
3. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang spesifik pada TB paru, sehingga dapat menyebabkan terjadi over diagnosis ataupun under diagnosis.
4. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB dengan pemeriksaan serologis.