Komisi IX DPR: Perawat dan Bidan Juga Perlu Proteksi dari Tindak Bullying

Sanksi yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023 bagi pelaku yang terbukti melakukan bullying pada dokter ada tiga, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

Menurut Edy Wuryanto, hal ini bagus karena diharapkan sanksi ringan berupa teguran tertulis bisa mengubah perundungan tersebut.

“Identitas pelapor juga harus dipastikan aman. Jangan sampai bocor dan akhirnya malah merugikan yang ingin speak up,” ucapnya.

Investigasi Serius

Edy juga berpesan kepada Inspektur Jenderal Kemenkes agar melakukan invetigasi perundungan dengan serius. Penyebab dan motivasi perundungan harus diselidiki.

“Tidak hanya ‘memadamkan apinya’. Sistem yang membuat adanya perundungan itu juga harus ditemukan dan diubah,” imbuh Politikus PDI-Perjuangan ini.

Edy Wuryanto juga menyinggung dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru, menjamin peserta didik yang mengikuti program dokter spesialis atau subspesialis dilindungi dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Mereka juga berhak diberikan waktu istirahat.

“Pada UU Kesehatan yang baru, ada pasal-pasal yang mengatur hak peserta didik di bidang kesehatan,” tutup Edy.

Di sisi lain, berkaitan dengan pelaporan bullying dokter, pengadu atau pelapor yang melaporkan kejadian tersebut, Kemenkes akan memastikan perlindungan hukum. 

“Yang nge-lapor nanti akan kita dampingi. Kalau dia memerlukan pendampingan psikolog dan kita juga dampingi perlindungan hukumnya,” Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan.

“Jadi kalau dia nge-lapor terus diganggu-ganggu, enggak dikasih praktik pasien. Nah yang mengganggu dia, kita kasih hukuman juga.”

“Enggak Boleh Diganggu Secara Ofensif”

Perlindungan pengadu atau pelapor di atas pun akan dijamin yang bersangkutan terlindungi sampai selesai masa pendidikan dokternya.

“Intinya, bener-bener dilindungi lah yang bersangkutan sampai dia lulus. Enggak boleh diganggu secara ofensif kalau dia melaporkan (kejadian bullying),” pungkas Budi Gunadi.