Kemenkes Ungkap Vaksin COVID-19 untuk 2 Kelompok Ini Bakal Ditanggung BPJS Mulai 2024

Siti Nadia Tarmizi melanjutkan, sesuai pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada Senin (24/7/2023), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berisiko tinggi akan ditanggung BPJS Kesehatan.

Pertanyaan selanjutnya, siapa saja kelompok berisiko tinggi? Hal ini masih terus dibahas.

"Seperti Pak Menteri (Menkes Budi Gunadi) bilang, yang berisiko pasti dibayarin BPJS. Nah, siapa aja? BPJS kan ada dua kelompok, PBI dan non PBI kan," kata Nadia.

"Yang sedang dibahas tuh yang berisiko siapa sekarang, apakah orang diabetes, orang risiko diabetes atau ada lainnya. Jadi prinsipnya tuh asuransi BPJS itu sudah pasti dicover gitu."

Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau peserta JKN tidak masuk kelompok berisiko tinggi, apakah pemberian vaksin COVID-19 juga ditanggung?

Siti Nadia Tarmizi menjawab, tentu tidak akan ditanggung BPJS alias harus bayar mandiri bila ingin suntik vaksin COVID. Sebab, yang akan ditanggung BPJS adalah mereka yang termasuk kelompok risiko tinggi.

"Kita kan ada peserta BPJS yang bukan PBI, tapi ya bayar yang bukan kelompok berisiko tinggi karena kan itu enggak masuk," jelasnya.

"Pokoknya, kalau dia berisiko tinggi, dia BPJS, udah pasti gratis karena kan udah dibayar BPJS. Tapi dia enggak berisiko terus dia peserta BPJS, itu harus bayar gitu lho."

Bagi kelompok masyarakat yang berisiko tinggi, Menkes Budi Gunadi Sadikin melanjutkan, vaksin COVID-19 ikut masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.

Walau begitu, ia juga belum merinci, apakah yang dimaksud kelompok masyarakat dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bukan.

"Nah, kebijakan Pemerintah arahnya jika ini berisiko tinggi dan dia sudah dicover BPJS, dia masuk ke situ. Kalau belum (tidak masuk kelompok berisiko tinggi), masih beli sendiri normal seperti layanan kesehatan lainnya," pungkas Budi Gunadi usai Rapat Koordinasi Stunting di Balai Kota Jakarta pada Senin, 24 Juli 2023.