Tanggapan Epidemiolog soal Vaksin COVID-19 Bakal Berbayar Mulai Tahun Depan

Lebih lanjut Dicky mengungkapkan bahwa merujuk pada public health intervention pula, vaksin COVID-19 bayar atau tidaknya harus melihat konteks.

"Keputusan untuk menerapkan vaksin COVID-19 ini berbayar menjadi harus dilihat konteksnya. Dalam artian, kalau itu untuk kelompok marginal, kelompok berisiko tinggi, vaksin primer, itu harusnya ditanggung oleh pemerintah," ujar Dicky.

Sedangkan, jika memang tidak masuk dalam kategori yang disebutkan, maka menurut Dicky, bisa saja vaksin COVID-19 dibuat berbayar.

"Misalnya masuk kelompok yang tidak berisiko tinggi, bukan juga vaksin primer, bisa saja (berbayar). Tapi tidak bisa dibebankan ke BPJS, dia harus mungkin asuransi lain atau bayar sendiri," kata Dicky.

Dalam kesempatan yang sama, Dicky mengungkapkan bahwa keputusan vaksin COVID-19 berbayar tentu tidak aman jika mengacu pada capaian vaksinasi yang belum tercapai khususnya booster pertama dan kedua.

"Tentu tidak aman dan cenderung menjauhkan dari target capaian vaksinasi," ujar Dicky.

Berdasarkan data Kemenkes RI per 25 Juli 2023, capaian vaksinasi booster pertama masih di bawah 40 persen, tepatnya 38,07 persen. Sedangkan, vaksinasi booster kedua masih sekitar 1,89 persen.

Terlebih lagi, menurut Dicky, membiarkan vaksin COVID-19 tetap gratis juga punya keuntungan. Utamanya dalam menjaga modal imunitas masyarakat.

Bahkan, modal imunitas dari vaksinasi bisa tetap efektif untuk menghalau jika nantinya akan ada gelombang COVID-19 susulan.

"Itu (vaksin COVID-19 gratis) yang akan menjaga modal imunitas di masyarakat tetap kuat, tetap memadai untuk menghalau beragam gelombang atau kehadiran subvarian yang muncul atau varian (baru) yang muncul," pungkas Dicky.