Vaksin COVID-19 Berbayar Mulai Tahun Depan, Epidemiolog: Bisa Menjauhkan Target Capaian Vaksinasi

Lebih lanjut Dicky mengonfirmasi bahwasanya vaksinasi COVID-19 di luar negeri khususnya Australia sendiri masih gratis.

Hal itu lantaran vaksinasi masuk dalam ranah public health intervention.

"Di Australia khususnya, vaksin COVID-19 itu masih gratis," ujar Dicky.

"Ini sesuai dengan prinsip bahwa vaksin itu masuk kategori public health intervention atau intervensi kesehatan masyarakat yang notabene itu ada dalam kewajiban negara," sambungnya.

Dicky mengungkapkan bahwa berkaitan dengan public health intervention jugalah, vaksin COVID-19 kurang tepat jikalau masuk dalam ranah BPJS Kesehatan.

"Masuknya dalam kategori itu (public health intervention). Itu sebabnya vaksin ini tidak bisa masuk ke BPJS, karena BPJS itu bukan public health," kata Dicky.

"(BPJS) bukan suatu institusi yang bergerak atau bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu ada di Kemenkes dan di negara."

Menurut Dicky, merujuk pada public health intervention pula, vaksin COVID-19 bayar atau tidaknya harus melihat konteks dan kelompok mana yang disasar.

"Keputusan untuk menerapkan vaksin COVID-19 ini berbayar menjadi harus dilihat konteksnya. Dalam artian, kalau itu untuk kelompok marginal, kelompok berisiko tinggi, vaksin primer, itu harusnya ditanggung oleh pemerintah," ujar Dicky.

Sedangkan, jika memang tidak masuk dalam kategori yang disebutkan, maka menurut Dicky, bisa saja vaksin COVID-19 dibuat berbayar.

"Misalnya masuk kelompok yang tidak berisiko tinggi, bukan juga vaksin primer, bisa saja (berbayar). Tapi tidak bisa dibebankan ke BPJS, dia harus mungkin asuransi lain atau bayar sendiri," kata Dicky.

Menurut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, bila nanti berbayar, memang bakal ada kelompok yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 gratis. Kelompok masyarakat berisiko tinggi dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan dikecualikan dari ketentuan vaksinasi COVID-19 berbayar mulai awal 2024.

"Kebijakan pemerintah arahnya jika ini beresiko tinggi dan dia sudah dicover BPJS Kesehatan, dia masuk ke situ. Kalau belum, masih beli sendiri normal seperti layanan kesehatan lainnya," kata Budi usai menghadiri Rapat Koordinasi Stunting di Balai Kota Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.