Perhatikan 3 Hal Ini agar Tak Jadi Korban Penjualan Ginjal Ilegal

Lebih lanjut Bonar mengungkapkan bahwa merujuk pada proses transplantasi ginjal yang diawali dengan tim advokasi, ada badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukannya.

"Menilai ginjal layak atau tidaknya, ada timnya yang menilai. Orang yang mau memberikan organnya akan dinilai oleh tim advokasi, dan itu tugasnya pemerintah. Pemerintah sudah punya badannya, namanya Komisi Transplantasi Nasional," ujar Bonar.

Menurut Bonar, sejauh ini hanya ada beberapa rumah sakit yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk melakukan transplantasi ginjal.

"Sampai saat ini hanya beberapa rumah sakit saja yang bisa melaksanakan transplantasi. Tujuannya hanya satu, supaya kelayakan donor maupun recipient terjaga dengan cukup baik dan secara profesional itu dilaksanakan dengan standar yang diakui secara internasional," kata Bonar.

Bonar menjelaskan, jika datang ke rumah sakit yang sudah terakreditasi, maka proses selanjutnya tentu akan berjalan mulus. Termasuk dalam hal pantangan yang boleh atau tidaknya dilakukan usai transplantasi ginjal.

"Kalau donornya sehat, itu tidak ada pantangan sebetulnya. Justru itulah gunanya datang ke tim advokasi, untuk menilai bahwa dia layak bukan hanya secara moral, etika, dan lain sebagainya. Tapi secara jasmani pun dia harus sehat," kata Bonar.

"Kalau datang dengan sehat, keluarannya juga harus sehat. Tidak ada pantangan," Bonar menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Bonar mengungkapkan bahwa transplantasi ginjal yang ilegal dan tidak sesuai dengan anjuran medis akan berbahaya dengan segala risiko yang perlu dihadapi.

"Jelas itu berbahaya. Jadi kalau kita tidak melakukan persiapan dengan cukup baik, pasti akan banyak risikonya," ujar Bonar.

"Kita lakukan cukup baik saja, pasti ada risiko. Apalagi kalau tidak kita lakukan dengan persiapan yang optimal, pasti hasilnya tidak baik," pungkas Bonar.