Menkes Budi Pinjam Uang USD4 Juta ke World Bank, untuk Apa?

Secara rinci, pinjaman uang yang diajukan ke World Bank nantinya demi pengembangan jejaring rujukan rumah sakit (RS). Selain itu, ditujukan untuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat.

"Sasarannya buat pengembangan jejaring rujukan rumah sakit, penguatan sarana dan prasarana Puseksmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu," Siti Nadia Tarmizi menerangkan.

"Dan juga penguatan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat."

Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan, saat ini Pemerintah sedang mengajukan pinjaman ke World Bank untuk mendukung pembangunan rumah sakit yang terstandardisasi di seluruh daerah Indonesia.

“Pemerintah pusat sekarang sudah dalam proses untuk mengambil pinjaman Bank Dunia. Kita akan menstandardisasi seluruh rumah sakit daerah di kabupaten/kota dan seluruh rumah sakit daerah di provinsi,” ujar Budi Gunadi di sela-sela acara Penandatanganan MoU Kemenkes dengan APRIL Group dan Tanoto Foundation di Pelalawan, Riau, Selasa (25/7/2023).

Rumah Sakit dapat Layani Stroke, Jantung, dan Kanker

Standardisasi seluruh rumah sakit di Indonesia perlu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Rumah sakit distandardisasi yang dimaksud agar dapat melayani masyarakat penderita tiga penyakit berat.

“Untuk bisa melayani tiga penyebab kematian paling tinggi yaitu stroke, jantung, kanker,” jelas Budi Gunadi.

Pada saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (21/2/2023), Budi Gunadi Sadikin mengatakan target Kemenkes pada 2024 nanti adalah seluruh rumah sakit di Indonesia bisa melayani penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Ini karena saat ini layanan jantung yang sesuai dengan kompetensi masih belum merata di Indonesia. Hanya 40 rumah sakit pemerintah yang mampu melayani cath lab dan hanya 10 rumah sakit yang mampu melakukan bedah jantung.

"Akses layanan dan standar layanan tertentu untuk jantung, stroke, dan kanker saya mau rata tersedia di seluruh provinsi," ungkap Menkes Budi Gunadi.

Dari data yang diperoleh Budi Gunadi, dari 34 provinsi di Indonesia, yang bisa melakukan operasi pasang ring jantung itu hanya 28 provinsi. Kalau sudah tidak bisa dipasang ring, maka tindakan berikutnya adalah bedah jantung terbuka.

"Ini jumlahnya turun lagi dari 28 provinsi, kalau tidak salah ke 22 provinsi," sambungnya.