Kematian Kanker Serviks Tinggi, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Sosialisasikan Vaksin HPV Nusagard

Keterangan Ketua MPR Bambang Soesatyo Terkait Hari Konstitusi — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta sosialisasikan vaksin HPV Nusagard, mengingat jumlah kematian akibat kanker serviks di Indonesia tinggi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah mensosialisasikan vaksin HPV Nusagard produksi PT Bio Farma bekerja sama dengan MSD yang baru diluncurkan. Sosialisasi ini melihat bahwa jumlah kematian akibat kanker serviks di Indonesia terbilang tinggi.

"Meminta pemerintah menyosialisasikan secara masif mengenai vaksin Nusagard yang diproduksi untuk keperluan program vaksin nasional, sehingga banyak masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran untuk diberikan vaksin HPV," kata Bamsoet, sapaan akrabnya dalam pernyataan resmi pada Kamis, 3 Agustus 2023.

"Dikarenakan jumlah insidensi dan kematian akibat kanker serviks merupakan tertinggi kedua di Indonesia."

Pastikan Distribusi Tepat Sasaran

Vaksin Human Papillomavirus atau HPV Nusagard ini menambah jenis produk bioteknologi farmasi yang berhasil diproduksi di dalam negeri.

Bamsoet juga meminta Pemerintah memastikan distribusi vaksin HPV tepat sasaran.

"Karena vaksin tersebut untuk memenuhi kebutuhan program imunisasi nasional, khususnya imunisasi HPV yang tahun 2023 ini akan diberikan untuk 2,9 juta anak perempuan usia sekolah dasar kelas 5 dan 6," lanjutnya.

2 dari 4 halaman

Dukung Eliminasi Kanker Serviks

Pemerintah juga diminta memastikan Vaksin HPV Nusagard dapat memenuhi kebutuhan vaksin yang dibutuhkan dalam program pemerintah.

"Ini sekaligus untuk mendukung tercapainya eliminasi atau pengurangan kasus kanker serviks pada tahun 2030 nanti," Bambang Soesatyo menerangkan.

Serius Pencegahan dengan Imunisasi HPV

Bamsoet turut mendukung seluruh upaya pemerintah dalam memperkuat pengendalian kanker serviks di Indonesia, khususnya melalui produksi vaksin mandiri dalam negeri.

Kemudian meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serius dalam melakukan upaya pencegahan dengan program imunisasi HPV secara nasional untuk anak perempuan, penapisan kanker serviks untuk perempuan usia 30-50 tahun.

"Dan memastikan perempuan yang teridentifikasi kanker serviks bisa mendapatkan pengobatan yang optimal," tutup Bamsoet.

3 dari 4 halaman

Diberikan Gratis untuk Anak Kelas 5 dan 6 SD

Masuk 5 Besar Penerima Vaksinasi Dosis Lengkap Tertinggi di Dunia, Indonesia Dorong Pencapaian Vaksinasi hingga 100 Persen — Ilustrasi vaksin HPV Nusagard merupakan realisasi untuk membantu program imunisasi nasional. (Foto: Pexels/Thirdman)

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan, vaksin HPV Nusagard merupakan realisasi untuk membantu program imunisasi nasional. Terlebih lagi, ada 2,9 juta anak SD yang harus dapat vaksin HPV.

Maka dari itu, jumlah produksinya akan mengikuti kebutuhan program pemerintah. Di tahap awal, produksinya akan mencapai 3,1 juta dosis hingga akhir tahun 2023.

Menurut Shadiq, vaksin ini akan diberikan gratis hanya untuk anak kelas 5 sampai 6 SD atau usia 9 sampai 14 tahun. Dan untuk sementara belum dikomersilkan sehingga harganya pun belum diberitahukan.

“Gratis untuk anak kelas 5 sampai 6 SD dengan usia 9 sampai 14 tahun,” ujar Shadiq di The Ritz-Carlton Jakarta pada Rabu, 2 Agustus 2023.

4 dari 4 halaman

Cukup Dua Kali Suntik

Vaksin HPV Nusagard diberikan dengan dua kali suntikan. Suntikan pertama akan bergulir mulai Agustus ini dan suntikan kedua dilakukan setelah enam bulan atau di tahun 2024.

“Itu dosisnya adalah dua kali suntik dengan selang sekitar enam bulan. Jadi, kalau tahun ini diberikan nanti suntikan keduanya di tahun 2024," lanjut Shadiq Akasya.

"Biasanya, suntikan vaksin HPV diberikan tiga dosis, tapi karena ini diberikannya pada anak-anak, maka pemberiannya cukup dua dosis."

Terkait alur pelaksanaan vaksinasi HPV Shadiq mengatakan, bahwa ini akan diatur oleh Kementerian Kesehatan.

“Nanti pelaksanaannya di Kemenkes, kemungkinan besar faskes akan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau Kemendikbud," katanya.