Ramai Mandatory Spending Hapus Pembiayaan BPJS Kesehatan, Kemenkes: Informasi Menyesatkan

Anggaran kesehatan akan lebih efektif dan efisies karena berbasis kinerja berdasarkan input, output, dan outcome yang akan dicapai. Tujuannya jelas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya.

Dengan demikian, semua tepat sasaran sehingga tidak buang-buang anggaran.

Untuk Belanja Wajib Program Kesehatan

Mohammad Syahril menjelaskan, mandatory spending lebih berkaitan dengan belanja wajib untuk program pemerintah di bidang kesehatan. Sebut saja untuk menurunkan stunting sampai eliminasi tuberkulosis (TB).

“Kalau mandatory spending itu terkait dengan belanja yang wajib untuk membiayai program-program kesehatan seperti pencapaian target stunting, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), mengeliminasi kusta, eliminasi TB, dan juga penyiapan sarana prasarana,” jelasnya.

Skema pembiayaan dalam BPJS Kesehatan yang menggunakan sistem asuransi sosial, yang mana uang yang dikelola merupakan iuran dari para peserta BPJS Kesehatan.

Bagi yang mampu akan membayar iurannya sendiri. Kemudian bagi pekerja penerima upah (pekerja formal), maka iuran JKN dibayar secara gotong royong antara pekerja (membayar iuran 1 persen) dan pemberi kerja (membayar iuran 4 persen).

Sementara masyarakat yang tidak mampu akan dibayarkan pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Tidak adanya mandatory spending tidak akan berpengaruh terhadap aspek layanan kesehatan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan seperti yang selama ini sudah berjalan," tutup Mohammad Syahril.

Isu hilangnya mandatory spending di Undang-Undang (UU) Kesehatan sempat disinyalir membuat 679.721 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Malang, Jawa Timur dinonaktifkan. Topik ini menjadi perbincangan hangat warganet di platform Twitter X pada 2 Agustus 2023.

Narasi yang beredar menyebut, bahwa tak lagi tercantum mandatory spending di UU Kesehatan justru akan mengancam keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dari segmen PBI, baik yang ditanggung anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah.

Narasi itu diunggah oleh akun Twitter @Dok*** pada 2 Agustus 2023.

Berikut keterangan yang ditulis:

Inilah yg kami kawatirkan

UU Kesehatan yg menghapus mandatory spending akan mengancam program JKN/BPJS Kesehatan

Kondisi di bawah terjadi saat masih ada kewajiban Pemda alokasikan 10% APBD

Bagaimana jika tidak diwajibkan?

Bagaimana nasib 600rb jiwa di bawah jika sakit?? 😔 

Unggahan Twitter di atas juga dilengkapi dengan sepucuk surat berkop BPJS Kesehatan di Twitter, yang berisi pemberitahuan penonaktifan PBI Kabupaten Malang tersebut.