Polusi Udara Jakarta Berdampak bagi Kesehatan Masyarakat, Bamsoet Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bahaya

Potret Polusi Udara Jakarta. Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta Tercatat 170 poin atau Masuk Kategori Tidak Sehat dengan Konsentrasi Polutan Utama PM2.5 Sebesar 93,2 Mikrogram per Meter Kubik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polusi udara Jakarta yang sedang buruk-buruknya tidak luput dari perhatian Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Pria Ekspatriat Keluhkan Polusi Udara Jakarta Makin Memburuk, Minta Event Lari Dibatalkan
5 Cara Mengonsumsi Alpukat untuk Menurunkan Kolesterol dan Mendapatkan 3 Manfaat untuk Jantung Anda
Head to Head Timnas Indonesia vs Filipina, Siapa yang Lebih Unggul?

Apalagi kualitas udara di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan telah dinobatkan sebagai yang terburuk di dunia, yang menghasilkan sejumlah dampak dan bahaya bagi kesehatan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh sebab itu, Bamsoet meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Jakarta dan sekitarnya untuk menetapkan status bahaya pada dampak kualitas udara di wilayah-wilayah itu.

Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan langkah penanganan yang tepat guna mencegah dampak buruk yang meluas. Terutama pada kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut Bamsoet meminta pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat penyebab polusi udara di Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia.

"Serta segera menyusun langkah dan kebijakan jangka menengah dan panjang guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan wilayah sekitar," kata Bamsoet dikutip dari keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Senin sore 14 Agustus 2023.

Atur Kendaraan Pribadi di Jalan Cegah Polusi Udara

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat berkoordiasi dengan pemerintah daerah guna mengatur kendaraan pribadi di jalan, mengaudit industri-industri penghasil emisi, penerapan industri hijau, melakukan reboisasi secara berkala, hingga meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pembakar sampah ilegal.

Terkait hal ini, Bamsoet, mengatakan,"Dikarenakan perlunya pembenahan ulang tata ruang kota di wilayah Jakarta dan sekitarnya.".

2 dari 3 halaman

Pakai Masker di Tengah Polusi Udara dan Kondisi Udara Jakarta yang Buruk

Lebih lanjut Bamsoet juga mendorong pemerintah agar mengingatkan masyarakat, terutama yang berada di ruang publik, untuk kembali menggunakan masker.

Bamsoet menyarankan pakai yang memiliki tingkat filtrasi baik. Tak hanya itu, Bamsoet juga mengingatkan untuk rajin mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi untuk daya tahan tubuh yang baik.

3 dari 3 halaman

Tekan Polusi Udara Jakarta, ASN Bakal WFH

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menggelar Rapat terbatas (Ratas) peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodebek bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Heru, mengatakan, dalam rapat terbatas juga dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan polusi udara Ibu Kota.

Sebab, kata Heru, belakangan polusi udara Jakarta tengah memburuk.

Heru, menyampaikan, penerapan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen.

Oleh sebab itu, dia turut mengajak kementerian terkait mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin 14 Agustus 2023.

Selain itu, menurut Heru Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Salah satunya, melakukan pengetatan izin mendirikan bangunan agar menerapkan konsep green building.

"Berikutnya, kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," dia menjelaskan.