Atasi Polusi Udara dengan WFH dan Hybrid Working, Begini Tanggapan Kemenkes

Udara Jakarta Buruk, Warga Beraktivitas Pakai Masker — Usulan atasi polusi udara dengan WFH dan hybrid working, efektif atau tidak (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Work From Home (WFH) dan hybrid working untuk mengatasi polusi udara. Usulan WFH lebih ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan kementerian/lembaga, sedangkan hybrid working untuk karyawan swasta.

Lantas, efektifkah WFH dan hybrid working untuk mengatasi polusi udara Jakarta?

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Mohammad Syahril mengatakan, kedua upaya tersebut sebagai pencegahan agar masyarakat tidak terlampau banyak terpapar polusi udara.

Sebagai Upaya Pencegahan

Tujuan WFH dan hybrid working juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi para pekerja ke kantor.

"Salah satu upaya kenapa ada WFH, hybrid working gitu? Itu semuanya upaya pencegahan," kata Syahril saat berbincang dengan Health Liputan6.com melalui sambungan telepon pada Selasa, 15 Agustus 2023.

"Sama kayak kita dulu aja pas COVID, ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan PPKM itu mengurangi penularan COVID."

Sebagai informasi, hybrid working adalah pencampuran antara Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Salah Satu Usulan Jokowi untuk Atasi Polusi Udara

Sistem kerja hibrida menjadi salah satu yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas polusi udara di Jabodetabek.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5,2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi, Senin (14/8), di Jakarta.

2 dari 4 halaman

Orang yang Pakai Kendaraan Pribadi Berkurang

Penerapan Work From Home (WFH) dan hybrid working juga dapat membuat pemakaian kendaraan pribadi berkurang. Ini pun berkaitan dengan penggunaan emisi dari kendaraan pribadi.

Terlebih lagi, dikatakan sektor transportasi menjadi penyumbang sumber emisi terbanyak di Indonesia, yakni 44 persen emisi dihasilkan dari mobilitas kendaraan bermotor.

"Umpamanya, dengan WFH kan tinggal separuh (jumlah pekerja yang memakai kendaraan pribadi). Jadi orang yang pakai kendaraan sudah berkurang separuhnya, udah lumayan kan," terang Mohammad Syahril.

"Sama juga kalau hybrid working. Apalagi kita mau ada ASEAN Forum kan ya. Itu merupakan salah satu bentuk menjaga juga agar tamu-tamu negara kita juga tidak terpapar banyak polusi."

3 dari 4 halaman

Imbauan Hybrid Working untuk Sektor Swasta

Kualitas Udara Jakarta Terburuk — Imbauan sektor swasta menerapkan hybrid working sebagai upaya menyelesaikan masalah polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau sektor swasta menerapkan hybrid working sebagai upaya menyelesaikan masalah polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta.

"Nah swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak COVID-19 aja," kata Heru Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

Kurangi Kendaraan Pribadi PNS DKI

Heru menyampaikan, kebijakan hybrid working untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta.

Ia sendiri akan menerapkan kebijakan WFH ke PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. WFH itu 50 persen-50 persen atau 40 persen-60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI," jelas Heru.

4 dari 4 halaman

Tetap WFO untuk PNS di Pelayanan Publik

Heru Budi Hartono juga akan meminta kementerian/lembaga untuk menerapkan WFH. Namun, PNS yang bekerja di bidang pelayanan publik harus tetap bekerja dari kantor (WFO).

"Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak (berkaitan) pelayanan, perencanaan, lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur," tuturnya.

"Jadi, mudah-mudahan kementerian/lembaga lain juga bisa melakukan hal itu."