Biaya Perawatan Pasien COVID Segera Dijamin BPJS Kesehatan, Gimana Nasib Peserta PBI yang Dinonaktifkan?

Timboel Siregar berharap pemerintah pusat dan daerah dapat tetap menjamin pembiayaan pasien COVID-19 bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

"Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjamin pembiayaan COVID-19 bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah," harapnya.

Harus Ada Edukasi agar Tidak Bingung

Untuk memastikan kepastian tentang penanggulangan COVID-19 secara umum dan khususnya pembiayaan COVID-19 pasca 31 Agustus 2023, masyarakat harus diedukasi oleh Pemerintah tentang Permenkes Nomor 23 Tahun 2023.

"Sehingga pelaksanaan pembiayaan COVID-19 yang selama ini dibiayai Pemerintah, tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan rumah sakit," ucap Timboel.

Pedoman biaya perawatan COVID-19 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 yang diteken Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tertanggal 1 Agustus 2023, tercantum pada Pasal 9 yang berbunyi:

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dirawat sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang 'Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia' tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai dirawat pada paling lambat tanggal 31 Agustus 2023 dapat mengajukan klaim penggantian biaya mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Timboel Siregar menyampaikan bahwa penjelasan lebih lengkap soal kapan biaya pasien COVID ditanggung pemerintah dalam hal ini BPJS terjawab dalam Lampiran Bab IV poin 4d tentang Pendanaan.

"Disebutkan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelayanan pasien COVID-19 ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, dibiayai secara mandiri oleh masyarakat, atau dibiayai oleh penjamin lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Timboel.

"Ini, artinya pasca 31 Agustus 2023, peserta JKN yang kena COVID-19 dibiayai oleh Program JKN."