PBI BPJS Nonaktif Kena COVID, Kemenkes Pastikan Pembiayaan Diurus Pemerintah

Indah Febrianti menambahkan, penerapan pembiayaan COVID-19 oleh BPJS Kesehatan dapat mulai diklaim per tanggal 1 September 2023. Sementara itu, sepanjang sampai tanggal 31 Agustus 2023, jaminan pembiayaan COVID masih dibayarkan oleh Pemerintah -- dalam hal ini Kemenkes.

"Sudah ditegaskan, sampai tanggal 31 Agustus ya itu masih diklaimnya, bisa dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan nanti di tanggal 1 September itu sudah menjadi ranahnya dari JKN," tambahnya.

"Artinya, sudah berlaku penanganan penyakit sebagaimana penyakit lainnya."

PBI Jadi Tanggungan JKN

Khusus untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pemerintah juga terus memperbarui data.

"Untuk posisi dari PBI jaminan kesehatan ini, tentu nanti tanggung jawab pemerintah, bagaimana meng-update data data PBI tersebut.

"Sepanjang memang dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN, tentu menjadi tanggungan JKN."

Adanya mekanisme terbaru biaya perawatan pasien COVID segera diterapkan setelah 31 Agustus 2023 turut disorot oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Utamanya, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

Mereka yang dinonaktifkan dapat terkendala jika membutuhkan perawatan COVID-19. Terlebih lagi, bila peserta PBI dari kalangan miskin dan tidak mampu tersebut, tidak tahu sama sekali jika kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan.

"Persoalan yang muncul adalah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dinonaktifkan sepihak oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah," terang Timboel kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat, ditulis Senin (21/8/2023).

"Mereka yang terkena COVID-19, tentu akan mengalami masalah pembiayaan di fasilitas kesehatan karena tidak dijamin JKN lagi."

Penerapan mekanisme biaya perawatan pasien COVID-19 telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut Timboel Siregar, penyelesaikan PBI yang dinonaktifkan harus dapat dijelaskan lebih detail pada Permenkes yang baru.

"Masalah ini (PBI dinonaktifkan) seharusnya bisa dijawab dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 ini," katanya.

Tetap Jamin Pembiayaan COVID bagi PBI yang Dinonaktifkan

Timboel berharap pemerintah pusat dan daerah dapat tetap menjamin pembiayaan pasien COVID-19 bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

"Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjamin pembiayaan COVID-19 bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah," harapnya.