Komisi IX DPR: WFH dan Pembelajaran Jarak Jauh Bukan Solusi Permanen Atasi Polusi Udara

FOTO: Imbauan WFH hingga 2 Minggu Usai Libur Lebaran 2022 — Work From Home (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh bukan solusi permanen atasi polusi udara. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Work From Home (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai bukan solusi permanen untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris usai menggelar audiensi bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) kemarin (24/8/2023).

"Nah, kembali lagi apakah kita nantinya akan melakukan WFH secara menyeluruh, termasuk pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak, bagi saya hal ini adalah solusi yang bukan solusi permanen dan harus menjadi opsi terakhir,” jelas Charles di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

"Bahwa hari ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana harus menghadirkan solusi secara permanen."

Tidak Bisa Diberlakukan Jangka Panjang

Menurut Charles, WFH dan PJJ untuk anak sekolah tidak bisa diberlakukan dalam jangka panjang. Ini karena melihat polusi udara bisa saja kembali terjadi sewaktu-waktu.

WFH dan PJJ kemungkinan hanya menyelesaikan persoalan kualitas udara buruk dalam beberapa hari saja.

"Yang jangka panjang dan everlasting, enggak hanya melakukan, misalnya WFH dan mungkin pembelajaran jarak jauh. Itu mungkin hanya akan menyelesaikan masalah dalam beberapa hari ke depan," pungkas Charles.

2 dari 4 halaman

Cari Penyebab dan Pencegahan Polusi

Penyelesaian polusi udara, lanjut Charles Honoris, yakni dengan mencari penyebab dan pencegahannya, bukan saja soal memperbaiki kondisi saat ini.

"Masalah kesehatan ada di ujungnya, ada akibat dan dampaknya. Tetapi permasalahan utama yang harus segera dibenahi why-nya, mengapanya dan kalau tadi kita dengar penjelasan faktornya banyak," katanya.

"Jadi perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong lintas kementerian."

Selain itu, butuh solusi yang melibatkan lintas sektor.

"Jadi solusinya tidak mungkin bisa dihadirkan hanya melibatkan satu kementerian saja, tetapi harus melibatkan berbagai stakeholder, baik itu kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah," sambung Charles.

3 dari 4 halaman

Koordinasi dengan Komisi DPR Lainnya

Macet dan Polusi Udara Jakarta — Komisi IX DPR sempat berkomunikasi menyoal polusi udara secara informal dengan pimpinan Komisi DPR lain yang terkait. (merdeka.com/Arie Basuki)

Charles Honoris menjelaskan, Komisi IX DPR sempat berkomunikasi menyoal polusi udara secara informal dengan pimpinan Komisi DPR lain yang terkait, seperti Komisi IV yang membahas transportasi dan pimpinan Komisi VII terkait lingkungan hidup.

"Dengan pimpinan Komisi IV, komisi VII secara informal, mereka mengatakan ya memang kalau mau menyelesaikan permasalahan ini harus bersama-sama," jelasnya.

Aspirasi Terkait Polusi Udara

Pembahasan audiensi Komisi IX DPR RI bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) kemarin membahas polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang semakin parah.

"Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek," lanjut Charles.

4 dari 4 halaman

Cegah Supaya Tidak Timbul Penyakit

Perwakilan PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara harus lintas sektor dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Yang terpenting prevention-nya, mencegah. Mencegah supaya tidak timbul penyakitnya, apa yang upayanya, polutannya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah, pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," katanya.

Siap Bantu dengan Riset

Agus menegaskan, PDPI siap membantu mengatasi polusi udara dengan riset-riset yang menunjukkan bahwa polusi berdampak kepada kesehatan.

"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami. Kalau itu bisa diturunkan berbagai upayanya apa? Tentunya harus diajak juga praktisi kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat apa yang bisa dilakukan buat menurunkan itu," tegasnya.