Menkes Budi Tegaskan WFH Bukan buat Jaga Orang Lebih Sehat dari Polusi Udara

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bicara soal Work From Home (WFH) dan polusi udara. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Work From Home (WFH) bukan bertujuan untuk menjaga orang lebih sehat dari paparan polusi udara. Tujuan WFH adalah mengurangi emisi karbon akibat polusi udara. Penegasan WFH ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin.

Apalagi emisi karbon termasuk salah satu menjadi penyumbang polusi udara.

"WFH itu sekali lagi tujuannya bukan untuk menjaga dia lebih sehat. Tujuannya adalah supaya mengurangi emisi karbon dari udara. Karena kan salah satu yang terbesar adalah emisi dari transportasi," ujar Budi Gunadi ditemui Health Liputan6.com usai konferensi pers 'High Level Meeting in the ASEAN Region' di Hotel St. Regis Jakarta pada Jumat, 25 Agustus 2023.

"Jadi lebih lebih ke sana tujuannya (kurangi emisi), bukan menjaga orang supaya lebih sehat."

"Tugas Menkes di Hilir"

Adapun WFH sudah mulai dilakukan oleh Aparatur Sipil Negaraa (ASN) DKI Jakarta sejak 21 Agustus 2023 di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk.

Ketika ditanya, apakah sudah ada evaluasi kebijakan WFH, Budi Gunadi menjawab 'sudah' namun tidak merinci lebih detail.

"Evaluasi (WFH) itu sudah ada, tapi kan saya enggak terlalu aktif ya, karena memang tugas saya sebagai Menkes kan di hilir. Kalau memang sudah sakit, saya memang yang mesti beresin," imbuhnya.

2 dari 4 halaman

Lebih Banyak Meeting Terkait Transportasi dan Energi

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui dirinya sempat ikut dalam pertemuan (meeting) untuk membahas penanganan polusi udara bersama adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Meski begitu, yang paling strategis ikut pertemuan adalah para menteri yang menangani penyebab dari polusi udara, seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya beberapa kali meeting dengan Pak Luhut, tapi mungkin lebih banyak mengajak Menteri Perhubungan dan Energi, lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ucap Budi Gunadi.

"Karena sumbernya mereka yang mengerti transportasi, mengerti energi."

3 dari 4 halaman

WFH Bukan Solusi Permanen

FOTO: Imbauan WFH hingga 2 Minggu Usai Libur Lebaran 2022 — Work From Home (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai bukan solusi permanen untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris usai menggelar audiensi bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) kemarin (24/8/2023) menyatakan, Work From Home (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai bukan solusi permanen untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

"Nah, kembali lagi apakah kita nantinya akan melakukan WFH secara menyeluruh, termasuk pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak, bagi saya hal ini adalah solusi yang bukan solusi permanen dan harus menjadi opsi terakhir,” jelas Charles di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

"Bahwa hari ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana harus menghadirkan solusi secara permanen."

Tidak Bisa Diberlakukan Jangka Panjang

Menurut Charles, WFH dan PJJ untuk anak sekolah tidak bisa diberlakukan dalam jangka panjang. Ini karena melihat polusi udara bisa saja kembali terjadi sewaktu-waktu.

WFH dan PJJ kemungkinan hanya menyelesaikan persoalan kualitas udara buruk dalam beberapa hari saja.

"Yang jangka panjang dan everlasting, enggak hanya melakukan, misalnya WFH dan mungkin pembelajaran jarak jauh. Itu mungkin hanya akan menyelesaikan masalah dalam beberapa hari ke depan," pungkas Charles.

4 dari 4 halaman

Cari Penyebab dan Pencegahan Polusi

Penyelesaian polusi udara, lanjut Charles Honoris, yakni dengan mencari penyebab dan pencegahannya, bukan saja soal memperbaiki kondisi saat ini.

"Masalah kesehatan ada di ujungnya, ada akibat dan dampaknya. Tetapi permasalahan utama yang harus segera dibenahi why-nya, mengapanya dan kalau tadi kita dengar penjelasan faktornya banyak," katanya.

"Jadi perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong lintas kementerian."

Selain itu, butuh solusi yang melibatkan lintas sektor.

"Jadi solusinya tidak mungkin bisa dihadirkan hanya melibatkan satu kementerian saja, tetapi harus melibatkan berbagai stakeholder, baik itu kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah," sambung Charles.