Liputan6.com, Jakarta Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terkait polusi udara yang sedang melanda Jabodetabek akhir-akhir ini meningkat. Hingga 28 Agustus 2023, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat, kasus ISPA mencapai di atas 200.000 per bulan.
Data ISPA ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu.
Baca Juga
"Kita tahu isu polusi udara di Jabodetabek. Faktanya, terjadi peningkatan masalah terkait dengan polusi udara dan seiring dengan itu data kami di surveilans penyakit menunjukkan peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di Puskesmas maupun rumah sakit," papar Maxi saat 'Press Briefing - Penanganan Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan Masyarakat' di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Senin (28/8/2023).
Advertisement
"Itu per bulan rata-rata di atas 200.000 kasus."
Penanganan Tak Bisa Sendiri oleh Kemenkes
Untuk penanganan masalah polusi udara ditegaskan Maxi tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri.
"Butuh kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Tugas kami di Kementerian Kesehatan yang pertama adalah yang kita lakukan adalah melakukan edukasi kepada masyarakat," lanjut Maxi.
"Kami melakukan surveilans. Itu bagaimana kita melakukan bekerja sama untuk melakukan pemantauan terkait kadar polutan PM2.5 di Jabodetabek."
Deteksi Pengukuran PM2.5
Pendeteksian kadar polutan PM2.5 juga dilakukan dengan kementerian lain terkait, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surveilans soal penemuan kasus penyakit respirasi, baik juga dilakukan
"Kita melakukan deteksi pengukuran-pengukurannya tertentu, bukan cuman Kementerian Kesehatan. Kita akan bekerja dengan Kementerian lainnya," Maxi Rein Rondonuwu menerangkan.Â
"Berikut kita melakukan surveilans terus-menerus per minggu terkait dengan ISPA dan pneumonia di Puskesmas dan pneumonia di rumah sakit."
Advertisement
Penanganan ISPA dan Pneumonia
Kembali ditambahkan Maxi Rein Rondonuwu, penanganan ISPA dan pneumonia juga akan diinventarisir, khususnya di Jabodetabek.
"Kita akan melakukan upaya penanganan kasus penyakit respirasi dan ISPA di Puskesmas, penanganan ISPA seperti apa dan juga penanganan pneumonia di rumah sakit, khusus Jabodetabek akan kita inventarisir," tambahnya.
"Saya kira untuk penanganan polusi udara ini, Pak Menteri (Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin) dengan respons cepat membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi udara."
Pembentukan komite yang dimaksud sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1625/2023 Tentang Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara.
Keputusan ini ditetapkan Menkes Budi Gunadi tertanggal 14 Agustus 2023.
Rata-rata Kasus ISPA Naik
Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Agus Dwi Susanto mengatakan, jumlah penyakit respirasi atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat mencapai 200.000 kasus di Jabodetabek hingga Agustus 2023.
Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan rata-rata kasus di bulan Januari 2023 sebesar 100.000. Begitu pula meningkat dibandingkan kurang dari 100.000 kasus pada Januari 2021.
"Kita punya data disampaikan oleh Pak Dirjen (Maxi Rein Rondonuwu), bulan Agustus mendekati di atas 200.000 kasus. Ini seiring dengan peningkatan polutan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tentu ini memberikan pola bahwa ketika peningkatan polutan itu, terjadi kasus ISPA," kata Agus pada kesempatan yang sama.
Agus menuturkan, tren polusi udara di Jabodetabek telah melebihi batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam dua tahun terakhir. Di DKI Jakarta, tren penyakit pernapasan meningkat dalam satu tahun terakhir.
Hal ini sesuai dengan hasil riset Bappenas pada tahun 2022, bahwa peningkatan polutan PM2.5; PM 10, dan sulfur dioksida (SO2) berkontribusi pada peningkatan kasus ISPA dan pneumonia di wilayah DKI Jakarta dalam periode hampir 10 tahun.
Advertisement