BPJS Kesehatan Siap Layani Skrining Kesehatan bagi Petugas KPPS Pemilu 2024

Demi kelancaran pelayanan skrining kesehatan, Lily Kresnowaty menekankan, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak.

Khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)) sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami juga siap untuk proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN," tegas Lily.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai peserta JKN.

Selain itu, dirinya juga mendukung upaya yang dilakukan melalui skrining kesehatan bagi seluruh anggota pemilihan umum.

"Ini perlu digarisbawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan," ujar La Ode.

"Data ini bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi dasar untuk skrining lanjutan."

Data Terkoneksi dengan BPJS Kesehatan

La Ode melanjutnya, dengan adanya data hasil skrining kesehatan tahap awal, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hasil skrining kesehatan tahap awal.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko meminta agar seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tetap termonitor saat bertugas.

"Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan," ujar Moeldoko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan BagiPetugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Moeldoko juga berharap melalui Kementerian Dalam Negeri  agar mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).