KPU Siap Dorong Petugas yang Terlibat Pemilu 2024 Skrining Kesehatan

Menurut Nunung Nuryartono, perlu ada validasi data untuk pendaftaran petugas yang terlibat Pemilu 2024 masuk dalam Program JKN.

"BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN," tambahnya.

Lakukan Skrining Kesehatan

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko juga meminta agar seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum.

Hal ini dilakukan agar kesehatan para petugas KPPS tetap termonitor saat bertugas.

"Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan," ujar Moeldoko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan BagiPetugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen Guntoro menyatakan, kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan, beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.

Optimalkan Rumah Sakit Bhayangkara

Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Irjen. Pol. Asep Hendradiana menegaskan, pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining.

Selain itu, dirinya juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai peserta JKN.

Ia juga mendukung upaya yang dilakukan melalui skrining kesehatan bagi seluruh anggota pemilihan umum.

"Ini perlu digarisbawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan. Data ini bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi dasar untuk skrining lanjutan," kata La Ode.