Pasang Alat KB Gratis dengan BPJS, Sudah Banyak Pasangan Usia Subur yang Pakai Belum?

Hasto Wardoyo menerangkan, jika menggerakkan satu desa melayani 20 akseptor, maka sehari bisa menembus 1,6 juta pasangan usia subur yang terlayani.

“Kalau sehari kita gerakan satu desa itu melayani 20 akseptor saja, maka sehari itu 1,6 juta. Karena jumlah desa dan kelurahan 82.000, terangnya.

“Kalau targetnya 1 juta, saya kira lebih mudah karena kita bisa 1 juta dalam satu hari. Itulah cara kita, bagaimana agar faskes dioptimalkan.”

Pelayanan pemasangan alat KB juga rupanya terdapat ketentuan khusus. Bahwa tidak boleh dilakukan secara massal karena tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. 

“BPJS itu tidak boleh pelayanan massal, tidak bisa ditanggung BPJS. Maka, kita lakukan ya tidak massal, tapi kecil-kecil dan banyak,” Hasto Wardoyo melanjutkan.

“Di desa-desa aja 20 akseptor udah cukup, sudah 1,6 juta. Ini tidak massal, tapi sistematis dan masif, kecil-kecil banyak sehingga bisa dipakai dengan dana BKKBN dan BPJS.”

Tarif Layanan JKN untuk Kontrasepsi

Merujuk pada Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023, ketentuan pelayanan kontrasepsi di FKTP, sebagai berikut:

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h diberikan terhadap pelayanan yang meliputi:

1. prapelayanan kontrasepsi;
2. tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan
3. pasca pelayanan kontrasepsi.

(2) Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

1. untuk pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
2. untuk pemasangan dan/atau pencabutan implan, sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
3. untuk pelayanan suntik KB, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali suntik;
4. untuk penanganan komplikasi KB, sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
5. untuk pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi, sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sementara itu, pelayanan kontrasepsi juga dijamin BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang pelayanan kontrasepsi meliputi:

1. pelayanan KB pascapersalinan;
2. KB pascakeguguran;
3. pemasangan/pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Implan interval dengan indikasi medis;
4. tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) interval dengan indikasi medis; dan
5. penanganan komplikasi penggunaan kontrasepsi.