Wah, Pasang KB Implan dan Tubektomi-Vasektomi dapat Bantuan Uang Ratusan Ribu Rupiah

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G.(K) saat sesi Diskusi Jurnalis Dua Mingguan dengan tema “Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan Stunting” di Zamzam Coffee Halim, Jakarta, Jumat (22/9/2023). (Dok Liputan6.com/Fitri Haryanti Harsono)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedang mengejar pencapaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi pasangan usia subur, seperti pemasangan KB implan serta tubektomi dan vasektomi. Upaya ini termasuk salah satu mewujudkan keluarga berencana yang berkualitas.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo membeberkan sebuah apresiasi agar pasangan usia subur mau memasang alat KB jangka panjang. Hal ini berupa pemberian dana bantuan uang tunai senilai ratusan ribu rupiah bagi para bidan yang melakukan pemasangan alat KB dan akseptor sendiri.

Akseptor KB yakni pasangan umur subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

“MKJP jangka panjang kita permudah dengan apa? Kita sediakan anggaran di Dana Alokasi Khusus - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK-BOKB) di kabupaten/kota untuk pasang susuk (atau dikenal KB implan),” ungkap Hasto menjawab pertanyaan Health Liputan6.com saat sesi diskusi ‘Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan Stunting’ di Zamzam Coffee Halim, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

“Jadi sudah masangnya gratis, yang masang dikasih Rp100.000. Kemudian pasang Intrauterine Device (IUD) – yang dikenal dengan KB spiral, sudah pasangnya gratis, yang masang dikasih Rp100.000.”

Dapat Diklaim ke BPJS

Adapun DAK-BOKB adalah dana yang diberikan BKKBN kepada daerah. Apabila dana ini habis, maka daerah dapat mengklaim penggantian pemasangan alat KB jangka panjang kepada BPJS Kesehatan.

“Kalau uang Rp100.00 ini habis dari BKKBN, baru klaim ke BPJS, tapi sepanjang uang dari BKKBN masih ada, saya minta diklaim dulu yang dari DAK-BOKB,” lanjut Hasto.

2 dari 3 halaman

Akseptor Dikasih Rp300 Ribu

Selanjutnya, bagi pasangan usia subur atau akseptor yang bersedia menerima pemasangan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi juga diberikan bantuan uang tunai senilai Rp300.000.

“Kemudian barang siapa yang mau di MOW dan MOP, kita kasih Rp300.000 di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada keluarga, warga yang anaknya udah 2 atau 3, trus mau dikerjakan MOW, MOP, dikasih uang cash Rp300.000,” Hasto Wardoyo menerangkan.

“Ini contoh kemudahan dan upaya supaya kampanye MKJP meningkat.”

3 dari 3 halaman

Target Kontrasepsi Jangka Panjang 28 Persen di 2024

Memilih metode alat kontrasepsi — Ilustrasi saat ini cakupan MKJP secara nasional masih berada di angka 22,6 persen, masih jauh dari target sebesar 28 persen pada tahun 2024 nanti. (unsplash.com/@rhsupplies)

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Eni Gustina pada Rabu (8/3/2023) mengatakan, agar Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ini dapat dipilih para akseptor, BKKBN terus mendorong advokasi.

Selain itu juga edukasi kepada kelompok-kelompok sasaran (peserta KB) maupun tokoh-tokoh di masyarakat. Apalagi sampai dengan saat ini cakupan MKJP secara nasional masih berada di angka 22,6 persen, masih jauh dari target sebesar 28 persen pada tahun 2024 nanti.

“Di sinilah pentingnya edukasi dan pendekatan degan menyasar komunitas di masyarakat, dalam upaya meningkatkan program KB melalui metode kontrasepsi jangka panjang ini,” kata Eni dalam keterangannya.

Antusias MKPJ di Jawa Tengah

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono menyampaikan, antusias masyarakat Jawa Tengah terhadap program MKJP cukup positif.

Sehingga persentase capaian MKJP di Jawa Tengah untuk saat ini telah mampu melebihi persentase capaian secara nasional. Data Perwakilan BKKBN Jawa Tengah capaian MKJP ini sudah mencapai 27 persen.

"Meski secara umum capaian MKJP di Jawa Tengah ini sudah memenuhi target, kami mengakui masih ada beberapa daerah yang butuh dukungan sosialisasi dan edukasi lebih masif lagi," tegas Widwiono.