Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Usul Saat Debat Capres Bahas soal Stunting

Ia memaparkan anggaran penurunan stunting yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar Rp30,4 triliun pada 2023.

Dana tersebut kemudian dibagikan kepada kementerian/lembaga seperti program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).Sementara itu, BKKBN mendapatkan porsi juga dalam penguatan para kader.

"BKKBN kebagian 800 miliar untuk memberi penguatan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB) sebanyak 600 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya.

Ia menyebutkan kepala daerah bisa memanfaatkan sumber dana dari empat komponen, yakni PKH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke puskesmas, dana desa, serta gotong royong bunda asuh anak stunting, bapak asuh anak stunting, dan kakak asuh anak stunting yang berkolaborasi dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Indonesia masih punya target pengentasan stunting di angka 14 persen hingga 2024. Maka dari itu, upaya menurunkan stunting terus dilakukan. 

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya, hal ini terkait asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Menurut dokter spesialis anak dari RS EMC Tangerang Himawan Aulia Rahman stunting disebabkan oleh ketidakcukupan penenuhan nutrisi yang tidak terjadi tiba-tiba.

"Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Secara umum, stunting disebabkan oleh ketidakcukupan pemenuhan nutrisi. Kondisi ini dapat dimulai bahkan ketika janin masih berada di dalam kandungan hingga berlanjut setelah bayi lahir, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan," jelas Himawan, dikutip dari laman EMC.