121 Warga Baduy Dalam dan Luar Terima Kartu BPJS Kesehatan, Pemerataan Akses bagi Masyarakat Adat

Di hadapan masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, Bayu menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) sudah memiliki program jaminan kesehatan nasional. Program ini sudah dimulai sejak 2014, di mana kepesertaan wajib pada 2024 ditargetkan 98 persen atau sekitar 276 juta jiwa dari total penduduk Indonesia.

“Sesuai dengan prinsip JKN, diharapkan program ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini salah satu pendorong untuk mengupayakan kepesertaan bagi masyarakat Baduy,” terang Bayu.

Tujuannya, lanjut Bayu, agar masyarakat Baduy dapat merasakan akses kesehatan yang sama dengan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Baik akses terhadap pelayanan primer di puskesmas maupun akses layanan rujukan di rumah sakit jika diperlukan.

Guna mencapai harapan tersebut, Kemenkes menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPJS Kesehatan dan pihak terkait lainnya.

“(Tujuannya) untuk melakukan perluasan kepesertaan dari masyarakat desa adat yang pada hari ini dilaksanakan bagi masyarakat Baduy di Desa Kanekes ini.”

Masyarakat Baduy adalah salah satu warga desa adat yang belum seluruhnya terdampak oleh layanan kesehatan modern. Maka dari itu, berbagai masyarakat adat di seluruh Indonesia didorong untuk menjadi peserta program JKN dengan mekanisme pengusulan sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI APBN. Bisa pula melalui mekanisme penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau yang disebut PBI APBD.

Acara penyerahan kartu BPJS Kesehatan dilakukan di Binong Raya. Ini merupakan pintu masuk ke Baduy Dalam.

Salah satu warga Baduy Dalam yang karib disapa Ayah Mursyid menyambut baik upaya pemerintah dalam pemerataan akses layanan kesehatan.

Menurutnya, ini adalah upaya yang sangat penting. Sementara, untuk teknis pelaksanaannya dia berharap pemerintah dan warga Baduy bisa saling menghargai.

“Ini sangat penting, adapun nanti teknisnya harus bisa menghargai,” ujar Ayah Mursyid.

Pria kelahiran 1970 itu menambahkan, Binong Raya adalah akses terdekat ke warga Baduy Dalam. Maka dari itu, ia berharap agar di Binong Raya dibangun fasilitas kesehatan bagi warga Baduy.

“Kalau ke puskesmas, ke rumah sakit itu saudara-saudara kami di Baduy Luar. Kalau kami yang di Baduy Dalam kami ada satu kendala, kami dilarang naik mobil.”

Seperti diketahui, masyarakat Baduy Dalam memegang teguh adat istiadat. Salah satu yang tak boleh dilanggar adalah larangan untuk menaiki kendaraan seperti mobil.

“Harapan saya, pemerintah, menteri, dan jajaran terkait, di tempat ini (Binong Raya) supaya lengkap. Ada sarana prasarana, fasilitas kesehatan. Apa mau rumah sakit, apa fasilitas kesehatan lain.”

Dia mencontohkan, ketika ada warga yang sakit atau kena musibah seperti dipatuk ular, maka mereka kesulitan untuk membawa ke faskes yang terlampau jauh. Ini membuat pasien meninggal di perjalanan.

Mendengar harapan Ayah Mursyid, Bayu sebagai perwakilan Kemenkes RI memberi tanggapan.

Menurutnya, untuk meningkatkan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan, Kemenkes punya target setiap satu kecamatan memiliki satu puskesmas.

“Target kami di 2024 semua kecamatan itu punya satu puskesmas.”

Sementara, untuk memperluas cakupan puskesmas maka ada puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu.

“Di Desa Kanekes ini sudah ada 6 titik posyandu. Ini untuk memperluas jangkauan dari puskesmas. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan layanan promotif dan preventif mulai dari posyandu,” jelas Bayu.

Tenaga kesehatan di puskesmas dan obat pelayanan dasar pun dilengkapi secara bertahap hingga 2024.

“Dan kalau ada permintaan soal penanganan bisa ular itu kita bisa lengkapi di puskesmas. Jadi itu secara berjenjang yang kita lakukan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan,” pungkasnya.