Jokowi Minta Menkes Budi Segera Selesaikan RPP UU Kesehatan

Terdapat 108 pasal dari UU Kesehatan yang kemudian didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Partisipasi publik ini diharapkan dapat mengakomodasi masukan dari masyarakat maupun pihak-pihak yang akan terdampak langsung oleh substansi ini.

Sesuai amanat Undang-undang, yang mana masyarakat punya hak untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, maka peran serta stakeholder pada Uji Publik RPP UU Kesehatan dibutuhkan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah yang lebih komprehensif.

Substansi Standar Pelayanan Kesehatan

Salah satu uji publik RPP UU Kesehatan mengenai standar pelayanan kesehatan. Dalam penyusunannya, harus memperhatikan prinsip-prinsip meliputi prinsip keselamatan pasien, kebutuhan pasien, patient centered care, ethics, continuum of care dan persetujuan pasien.

Hal ini disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) Kemenkes Obrin Parulian dalam kegiatan Uji Publik UU Kesehatan, Jumat (22/9/2023).

“Tanpa adanya standar pelayanan Kesehatan, akan sulit untuk mengukur mutu dari pelayanan kesehatan, karenanya dibutuhkan sumbangsih saran masukan dalam RPP Kesehatan substansi standar pelayanan kesehatan ini,” kata Obrin.

Standar pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat.

Tujuannya, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

Lebih lanjut, Obrin Parulian menjabarkan hal-hal yang dibahas dalam substansi Standar Pelayanan Kesehatan meliputi tujuan, konsep pengaturan (Standar Pelayanan Kesehatan Nasional dan Standar Prosedur Operasional), dan prinsip penyusunan standar pelayanan kesehatan.

Pentingnya Kompetensi Manajerial

Obrin juga menegaskan pentingnya kompetensi manajerial pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Kompetensi manajerial Kesehatan pimpinan fasyankes meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

Kompetensi manajerial merupakan kemampuan setiap pimpinan fasyankes untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan mutu pelayanan, yang mana paling sedikit terdiri atas kemampuan kerja sama, komunikasi, pelayanan public dan pengambilan keputusan.

“Sedangkan kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan pelayanan Kesehatan yang diberikan atau pelayanan lain yang mendukung, yang diukur dari kualifikasi Pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja dalam pemberian pelayanan di fasyankes," jelas Obrin.