BKKBN Usul Penambahan Provinsi Prioritas Stunting Jadi 17, Termasuk Papua

Poin ketiga usulan percepatan penurunan stunting, terang Hasto Wardoyo, yakni penguatan pendataan keluarga.

"Memang pendataan itu sangat penting untuk evaluasi, maka kami mohon dukungan untuk para calon pengantin atau catin itu masukkan data melalui Elsimil (Sistem Elektronik Siap Nikah dan Hamil)dan untuk keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga," imbuhnya.

Adapun 12 provinsi sebelumnya yang menjadi perhatian dan prioritas stunting Pemerintah karena dianggap masih menjadi wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

Kedua belas provinsi tersebut, yakni Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan, capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri.

"Namun, saya minta kita tidak berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Waktu kita hanya tersisa satu tahun lagi," katanya pada kesempatan yang sama.

"Tahun depan, tantangan kita pun akan semakin berat. Selain keterbatasan waktu dan besarnya target untuk dicapai, kita juga dihadapkan pada tahun politik."

Komitmen Politik Pemimpin

Ma'ruf menekankan, pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.

"Pelajaran dari pelaksanaan program empat tahun terakhir menunjukkan, bahwa komitmen politik para pemimpin di pusat dan daerah pada upaya penurunan stunting amatlah penting," tegasnya.

"Komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, juga mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran."

Komitmen politik yang kuat, menurut Ma'ruf Amin diharapkan akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target penurunan stunting.

"Ini juga untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting, dari bumi Indonesia pada tahun 2030, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ucapnya.

"Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan."