Menkes Budi Minta Nakes yang Update STR Seumur Hidup Mencantumkan Nomor Rekening dan Bank

Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memasukan nomor rekening dan bank dalam pengurusan STR seumur hidup.

"Untuk teman-teman yang ingin memeroleh STR seumur hidup, tolong dipastikan dimasukan nomor rekening. Itu akan tercatat di SATUSEHAT SDMK. Ini kita lakukan juga pada saat COVID-19, waktu itu kami memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan medis," ucapnya.

"Kalau disalurkan melalui jalur pemerintah daerah, provinsi, pusat ke daerah, kabupaten/kota kepada rumah sakit, baru ke nakes, itu banyak sekali gangguannya, sehingga kalau bisa langsung ditransfer."

Upaya ini sekaligus sebagai cadangan bila ada pandemi di masa depan.

"Wakut itu kita bisa melakukan transfer langsung untuk insentif COVID, jadi lancar dan bagus. Itu juga cadangan, kalau nanti ada pandemi lagi atau ada event di mana Pemerintah merasa perlu memberikan insentif langsung ke para tenaga medis," lanjut Menkes Budi Gunadi.

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, pengiriman gaji dan insentif para tenaga medis dan kesehatan di daerah masih terkendala dengan adanya desentralisasi. Sehingga penghasilan itu tidak sampai tepat waktu dikirimkan.

Contohnya, seperti di pelosok Indonesia timur.

"Saya lagi ada dalam perjalanan ke pelosok, terutama daerah di Indonesia timur. Itu selalu didengar ada masalah mengenai penggajian dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan dengan adanya struktur desentralisasi tersendiri," ucap Budi Gunadi.

"Dalam hal penganggaran sama pengiriman dari gaji, tunjangan kinerja (tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga jasa pelayanan atau jaspel. Kami sedang mencarikan solusi agar yang namanya penghasilan daripada tenaga medis dan kesehatan ini bisa lebih tertata."

Problem Insentif Dokter Spesialis yang Belum Dibayar

Sebelumnya, Kemenkes RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi dokter spesialis RSUD dr M Haulussy dengan pemerintah daerah terkait permasalahan insentif dokter spesialis yang belum dibayarkan.

RSUD dr. M. Haulussy merupakan Rumah Sakit Pusat Rujukan Provinsi Maluku yang juga sebagai rumah sakit pendidikan utama tipe B, dan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Maluku. Para dokter spesialis di RSUD dr. M. Haulussy sempat mogok dan menutup pelayanan non cito (poliklinik) karena insentif belum dibayarkan.

Insentif tersebut terdiri dari jasa pelayanan medis, sebagian dari 2020, jasa pasien umum sejak tahun 2021, jasa COVID-19 2022, dan jasa pelayanan 2023, dengan total jasa kurang lebih Rp19 miliar.

Mediasi ini menghasilkan sejumlah solusi, yaitu insentif akan dibayarkan segera secara bertahap, status BLUD rumah sakit akan dinilai kembali, jasa pelayanan COVID-19 pada 2020 yang tidak dapat diklaim, akan diproses kembali.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, adanya keterlambatan pembayaran insentif dokter spesialis itu disebabkan tidak adanya standarisasi dalam pembayaran insentif.

Ditambah lagi kesulitan pemerintah daerah dalam menganggarkan dan membayarkan insentif dokter spesialis dikarenakan regulasi yang belum menjelaskan status dokter Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Dalam proses mediasi juga mendapatkan dukungan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun program Pendayagunaan Dokter Spesialis, yakni menempatkan dokter spesialis ke berbagai daerah dengan penghasilan dibiayai oleh Kemenkes namun insentif dan jasa layanan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Kemenkes berharap dokter-dokter spesialis PGDS juga dijadikan perhatian oleh para kepala daerah, sehingga mereka mampu bertahan di daerah untuk memberikan pelayanan Kesehatan,” ujar Kunta pada 4 Agustus 2023.