RS di Gaza Sulit Evakuasi Pasien, Ribuan Korban Perang Israel-Palestina Tak Bisa Akses Perawatan

Warga Tinggalkan Gaza — Kesulitan penanganan pasien dan korban di Gaza akibat perang Israel dan Palestina. (Mohammed ABED/AFP)

Liputan6.com, Geneva - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapat informasi dari Palestinian Ministry of Health, bahwa tidak mungkin mengevakuasi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau RS di Gaza. Sebab, hal itu dinilai rentan dan membahayakan nyawa pasien.

Menilik situasi tersebut, WHO yang tergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memohon kepada Israel untuk segera membatalkan perintah evakuasi lebih dari 1 juta orang yang tinggal di sebelah utara Wadi Gaza.

Satu-satunya Fasilitas Medis yang Berfungsi di Gaza, RS Martir Al-Aqsa Kewalahan Tangani Korban Serangan Israel

Evakuasi massal akan menjadi bencana-bagi pasien, petugas kesehatan, dan warga sipil lainnya yang tertinggal atau terjebak dalam pergerakan massa. Pasien yang rentan termasuk mereka yang terluka kritis atau bergantung pada alat bantu hidup, tulis WHO dalam rilis resmi pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Memindahkan mereka di tengah-tengah permusuhan akan membahayakan nyawa mereka.

Ribuan Korban Tak dapat Akses Perawatan

Dua rumah sakit milik Ministry of Health di Utara Gaza terus beroperasi dan kapasitas gabungan 760 tempat tidur sudah padat terisi.

Dari ribuan pasien yang mengalami luka-luka dan kondisi lain yang menerima perawatan di rumah sakit, ada ratusan korban yang terluka parah. Kemudian, lebih dari 100 pasien yang membutuhkan perawatan kritis. Mereka ini adalah yang paling sakit di antara yang sakit.

Sementara ada pula ribuan korban di Gaza imbas perang Israel-Palestina, yang juga luka-luka atau membutuhkan layanan kesehatan, tidak dapat mengakses perawatan apapun.

2 dari 3 halaman

Berisiko Tinggi Terkena Penyakit

Dengan serangan udara Israel yang terus berlanjut dan perbatasan yang tertutup, warga sipil di Gaza tidak memiliki tempat yang aman untuk pergi. Hampir setengah dari populasi Gaza berusia di bawah 18 tahun.

Dengan berkurangnya pasokan makanan yang aman, air bersih, layanan kesehatan, dan tanpa tempat berlindung yang memadai, WHO menilai anak-anak dan orang dewasa, termasuk orangtua, semuanya akan berisiko tinggi terkena penyakit.

Jangka waktu yang mepet, logistik transportasi yang rumit, jalan yang rusak, dan yang paling penting, kurangnya perawatan yang mendukung selama transportasi, semuanya menambah kesulitan untuk evakuasi mereka, demikian keterangan WHO.

Selain itu, empat rumah sakit milik Ministry of Health di selatan Gaza sudah mencapai atau melebihi kapasitas, dan tidak memiliki kapasitas perawatan kritis dan persediaan yang dibutuhkan untuk merawat pasien tambahan.

3 dari 3 halaman

WHO Kirim Pasokan Medis dan Kemanusiaan

Israel Kepung Jalur Gaza Palestina — Mesir menyetujui permintaan WHO untuk memfasilitasi pengiriman pasokan kesehatan dan pasokan kemanusiaan lainnya dari WHO ke Gaza melalui perlintasan Rafah. (AP Photo/Erik Marmor)

Kurangnya pasokan medis dapat membahayakan pasien dan menghambat petugas kesehatan. Persediaan yang telah ditempatkan sebelumnya oleh WHO di Gaza sebagian besar telah dikonsumsi.

Pada tanggal 9 Oktober 2023, WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus bertemu dengan Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, yang menyetujui permintaan WHO untuk memfasilitasi pengiriman pasokan kesehatan dan pasokan kemanusiaan lainnya dari WHO ke Gaza melalui perlintasan Rafah.

Pasokan Medis untuk Lebih dari 300 Ribu Pasien

WHO menyiapkan pasokan medis di pusat logistiknya di Dubai dan siap mengirimkannya ke Areesh, Mesir - hanya 20 menit dari Rafah - segera setelah izin pendaratan diterima. Persediaan tersebut akan cukup untuk merawat lebih dari 300.000 pasien dengan berbagai macam luka dan penyakit.

WHO meminta segera dibentuknya koridor kemanusiaan untuk pengiriman bantuan tersebut secara aman ke fasilitas-fasilitas kesehatan di Gaza, termasuk melalui Rafah.

WHO mengulangi permintaannya untuk akses kemanusiaan demi menyelamatkan jiwa dan pengiriman bahan bakar, air, dan makanan. Upaya ini bentuk perlindungan di bawah hukum humaniter internasional bagi warga sipil, petugas kesehatan dan infrastruktur kesehatan.