BKKBN Ungkap Masih Banyak Baduta di Indonesia Tak Punya Jaminan Kesehatan

Pada data Family Development Index Tahun 2022, Irma Ardiana juga menyebut, 51 persen keluarga di Indonesia tidak tinggal di rumah yang layak huni.

"Lalu 40 persen keluarga tak punya jaminan kesehatan. Jadi harus perlu dipastikan kembali. Karena kan kita punya keluarga dari BPJS Kesehatan, sudah menjagkau 230 juta dari anggota BPJS Kesehatan," jelasnya.

"Kemudian 33 persen keluarga tidak berekreasi ke luar rumah. Ada mungkin penggalian informasi yang diharapkan kader, sehingga mereka menganggap rekreasi itu adalah sesuatu yang mewah dan mahal."

Sebanyak 19 persen keluarga tidak mengakses media dan paling utama ketika dilihat lagi adalah keluarga yang memang mereka banyak terdiri dari warga lansia.

"16 persen keluarga tidak memiliki aset dan 15 persen ternyata keluarga di Indonesia tidak mengikuti aktivitas sosial atau gotong royong," sambung Irma.

Berkaitan dengan pembangunan keluarga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, dewasa ini, keluarga menghadapi berbagai macam tantangan.

Permasalahan pada keluarga ditemui sejak usia dini sampai usia lansia.

Hal itu dijelaskannya saat menyampaikan pidato kunci pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertemakan "Posisi iBangga tahun 2022 untuk Membangun Komitmen Bersama" di Jakarta pada Kamis (24/8/2023).

Muhadjir menyampaikan, permasalahan keluarga dimulai dari usia dini, yakni masih terdapat 21,6 persen balita stunting sedangkan target pengentasan stunting pada tahun 2024 adalah 14 persen.

Kemudian, permasalahan pada usia pemuda/usia produktif, masih adanya perkawinan dini di bawah usia 16 tahun, dan akses pendidikan tinggi di kalangan pemuda yang masih cukup rendah, dan masalah penyimpangan perilaku remaja. 

Lalu permasalahan pada tahap kehidupan lansia, yang mana saat ini Indonesia sudah memasuki struktur penduduk tua (aging population) yang ditandai dengan terus meningkatnya persentase penduduk lanjut usia hingga mencapai 10,48 persen dari penduduk Indonesia sejak tahun 2022.

Pastikan Akses Keluarga Pendidikan sampai Sanitasi

Permasalahan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi momok yang menghantui keluarga Indonesia. Dukungan untuk pengurangan kemiskinan bagi keluarga juga perlu diperkuat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, akses keuangan dan literasi digital serta keberlangsungan pendidikan.

Selain itu tetap perlu menjaga religiusitas, keharmonisan hubungan dalam keluarga, kualitas pola asuh anak, serta layanan publik.

"Pembangunan keluarga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu untuk dapat memastikan akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, gizi dan sanitasi yang layak, ketersediaan air bersih dan makanan beragam benar-benar terjamin," jelas Muhadjir.

Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, sesuai RPJMN 2020-2024 ditetapkan bahwa target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2024 adalah pada poin 61.

Saat ini, capaian iBangga pada tahun 2022 adalah pada poin 56,07, masih di bawah dari target 2022 sebesar pada poin 57. Muhadjir berharap, kolaborasi dari seluruh pihak dalam pembangunan keluarga bisa terjalin untuk pembangunan keluarga, dan menyelesaikan masalah yang melanda keluarga Indonesia.

"Saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, organisasi swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat, keluarga dapat mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan keluarga demi mewujudkan keluarga berkualitas, masyarakat berkualitas dan Negara berkualitas," ujarnya.

Muhadjir juga berpesan supaya pembangunan keluarga dilakukan sungguh-sungguh dan memerlukan aksi nyata sebaik-baiknya. "Saya berpesan agar Rakornas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membangun konsolidasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas masyarakat, bangsa dan negara," ucapnya.