Heboh Makanan Tambahan Cegah Stunting di Depok, Ini Respons Kepala BKKBN

Pihak yang bertanggung jawab selanjutnya adalah penerima saluran dana tersebut. “Puskesmas, bupati, atau walikota di situ,” kata Hasto.

Bahkan, ditemukan pula oknum kepala daerah yang memasang foto mereka dalam penyaluran makanan tambahan pencegah stunting ini.

“Ah itu lebih tidak sesuai lagi, mestinya tidak boleh karena ini murni bantuan dari pemerintah, sasarannya adalah keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Itu termasuk penyalahgunaan.”

Padahal, lanjut Hasto, program ini sudah ada petunjuk atau standar khususnya. Juklak juknis-nya sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan.

“Pemerintah Pusat tuh kalau ngirim uang selalu disertai petunjuk apa saja yang harus dibeli.”

Seperti diketahui, anggaran program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah stunting di Kota Depok senilai Rp4,4 miliar. Menurut Dinas Kesehatan Kota Depok, anggaran PMT untuk satu bayi adalah Rp18.000 per hari dengan masa program 28 hari.

Namun, menu yang didapatkan sehari-hari nyatanya tidak sesuai dengan anjuran. Salah satu contoh makanan tidak yang mengandung protein hewani.

Dalam unggahan akun Instagram @depok24jam pada Kamis 16 November 2023 disebutkan bahwa menu makanan tambahan pencegah stunting yang didapatkan anak-anak dari hari ke hari, yakni:

• Bubur
• Bola-bola singkong dan kentang
• Makaroni telur puyuh
• Nugget tempe
• Sayur sawi tahu putih
• Nasi wortel.

“Menu-menu stunting: dari hari ke-1 diberi bubur, hari ke-2 bola-bola singkong dan kentang, hari ke-3 makaroni telur puyuh, hari ke-4 nugget tempe, hari ke-5 sayur sawi dengan tahu putih, dan hari ke-6 bola nasi wortel,” mengutip unggahan tersebut.

“Namun, selama enam hari tersebut, anak saya tidak mau makan makanan yang disiapkan oleh kader. Apakah menu ini sesuai untuk mencegah anak stunting?” mengutip keterangan foto.

Masalah ini pun mengundang atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK, polemik itu terjadi akibat kurangnya pengawasan.

"Pengawasan internal saja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Rabu 22 November 2023 mengutip News Liputan6.com.

Pahala menambahkan, permasalahan tersebut bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

"Kalau SIPD-nya sih enggak ya, kan sudah benar tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan," ucap Pahala.