Capres Jadikan Stunting Program Prioritas, Kepala BKKBN: Itu Baru Badannya, Belum Jiwanya

Hasto menambahkan, WHO juga membuat angka stunting menjadi salah satu indikator yang wajib dilihat dalam HCI.

"Stunting kita waktu itu di atas 35 persen tahun 2007, setelah itu 2013 turunnya tidak banyak, 30 persen. Kalau kita bekerja dengan normatif saja dari 2013 ke 2019 itu turunnya rata-rata setahun cuman 1,3 persen," katanya.

"Itu menunjukkan, kalau tidak ada Perpres (peraturan presiden) maka lambat sekali (penurunannya). Padahal, stunting itu identik dengan volume otak, intelektual," dia menambahkan.

Penanganan Stunting di Indonesia

Lebih lanjut, Hasto memaparkan soal penanganan stunting di Indonesia oleh BKKBN selama ini.

"Kita kan fokusnya pada lima hal. Satu, kita komitmen, mendorong komitmen kepala-kepala daerah semua. Langkah kedua, massive information system ini bagaimana kita memberikan informasi yang masif. Kita bagikan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi)," ujarnya.

Ketiga, lanjut Hasto, konvergensi. Supaya, kementerian lembaga dan pemerintah daerah mengarusutamakan stunting. Jadi, anggaran-anggaran program dikonvergensikan untuk menurunkan stunting.

Keempat, penyediaan makanan sehingga jangan sampai ada yang tidak bisa mengakses makanan. Salah satu caranya, badan pangan nasional membagikan telur, ayam, dan beras.

"Yang terakhir tentang data dan evaluasi, data itu penting sekali. Mendata anak stunting," ujarnya.

Hasto menyimpulkan, isu soal stunting dan pembangunan SDM Indonesia adalah topik yang sangat penting untuk dibahas oleh semua capres.

"Sangat, sangat penting, kalau calon presiden punya konsep dalam rangka menurunkan stunting dan membangun SDM," katanya.

"Membangun SDM itu bukan cuma stunting loh, bangun lah jiwanya, bangun lah badannya. Stunting itu baru badannya loh, belum jiwanya. Kan sekarang banyak yang gangguan jiwa, gangguan mental, itu tantangan serius," pungkas Hasto.