Kesiapan RSUP Persahabatan Antisipasi Lonjakan COVID-19 di Momen Nataru

Saat dihubungi, pihak Agus tengah menggelar webinar daring terkait kenaikan COVID-19 yang sedang terjadi.

Salah satu pembicara dalam acara tersebut adalah Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemkes, Achmad Farchanny Tri Adryanto.

Menurut Farchanny, total kasus COVID-19 di Indonesia per 13 Desember 2023 adalah 6.815.894 dengan 161.927 kematian.

“Total kasus COVID-19 di Indonesia per 13 Desember tahun ini sebanyak 6.815.894 kasus dengan 161.927 kematian,” kata Farchanny dalam Webinar Waspada Peningkatan Kasus COVID-19, Jumat (15/12/2023).

Jadi, lanjutnya, meski meski Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Presiden Joko Widodo sudah mencabut status kedaruratan COVID-19, bukan berarti virus SARS-Cov2 itu telah hilang.

Farchanny menambahkan, varian-varian baru masih memiliki kemungkinan untuk muncul kapanpun. Sehingga, penguatan surveilans, pengawasan, dan pengamatan menjadi hal penting.

“Kita senantiasa harus memperkuat surveilans kita, pengawasan, pengamatan, dan respons yang cepat, deteksi dini yang cepat untuk penanganan COVID-19 ini.”

Setelah status kedaruratan kesehatan dicabut, data surveilans untuk COVID-19 diintegrasikan dengan surveilans penyakit pernapasan lainnya.

“Ini sesuai dengan arahan WHO, dan Kementerian Kesehatan menuangkannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023. Jadi, surveilans COVID ini kami integrasikan dengan surveilans ILI-SARI.”

ILI adalah influenza-like illness dan SARI adalah severe acute respiratory infections yang berbasis di rumah sakit.

Lebih lanjut Farchanny menjelaskan bahwa surveilans COVID juga diintegrasikan dengan surveilans rutin di program penyakit pernapasan Kementerian Kesehatan.

“Jadi, pengamatan, pengawasan, monitoring terhadap COVID-19 ini dilaksanakan oleh semua fasyankes di Indonesia khususnya di puskesmas-puskesmas melalui sistem intelijen kesehatan SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons.”

“Jadi setiap minggu, semua fasyankes yang mengikuti SKDR ini wajib melaporkan kondisi perkembangan kasus COVID-19 ke Dinas Kesehatan hingga ke Kementerian Kesehatan.”

Dengan kata lain, semenjak dicabutnya status kedaruratan kesehatan, surveilans COVID-19 dilakukan secara mingguan.