Vaksin HPV Dituding Bikin Mandul, Menkes Budi: Jangan Percaya Hoaks

Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril memastikan bahwa informasi vaksin HPV yang membuat mandul tersebut adalah palsu alias hoaks.

“Imunisasi HPV sudah dipastikan keamanannya dan pada umumnya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi," jelas Syahril dalam keterangan yang diterima Health Liputan6.com pada Senin (9/10/2023) malam.

Efek dari vaksin HPV seperti halnya vaksin pada umumnya, yakni ada reaksi di lokasi suntikan dapat berupa kemerahan, pembengkakan dan nyeri ringan.

"Biasanya timbul satu hari setelah pemberian imunisasi dan dapat berlangsung satu sampai tiga hari. Reaksi umum seperti demam juga bisa muncul setelah pemberian imunisasi," lanjut Syahril.

Imunisasi HPV bertujuan mencegah penyakit kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV. Bahkan keberhasilannya dapat mencapai 100 persen jika diberikan sebanyak dua dosis pada anak perempuan saat berusia 9-13 tahun.

Komitmen Indonesia dalam pencegahan kanker serviks dibuktikan dengan masuknya imunisasi HPV ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023.

Imunisasi HPV diberikan sebanyak dua dosis kepada anak perempuan sebelum lulus SD/MI atau sederajat. Imunisasi diberikan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) setiap bulan Agustus di sekolah.

Percepatan Imunisasi HPV

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu pada 6 Agustus 2023 menegaskan, percepatan imunisasi HPV terus dilakukan dengan melaksanakan perluasan secara nasional di seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2023.

"Untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90 persen, selain upaya skrining dan juga pengobatan yang baik,” katanya.

Komitmen Pemerintah dalam menyukseskan imunisasi HPV telah diwujudkan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik dimana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat.

Terbitnya surat di atas bertujuan demi memastikan status imunisasi setiap peserta didik lengkap, termasuk di dalamnya adalah imunisasi HPV.

Selain itu, peran Pemerintah daerah dan sektor pendidikan sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan imunisasi HPV yang terintegrasi dengan BIAS sebagai salah satu Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).