Tips dan Trik Pilih Produk Pangan Olahan Legal dan Aman untuk Parsel Nataru

Dalam memilih produk legal dan sesuai ketentuan untuk kebutuhan parsel dan konsumsi harian, masyarakat juga perlu menjadi konsumen cerdas, lanjut Rita.

“Konsumen cerdas adalah konsumen yang betul-betul harus literasinya tinggi. Literasi tinggi itu bacalah informasi yang paling tepat. Kalau obat dan makanan ya harus dari BPOM, bukan dari hoaks.”

“Itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat termasuk media,” kata Rita.

Salah satu program yang dijalankan BPOM untuk mencerdaskan konsumen adalah dengan Cek KLIK.

“Dengan Cek KLIK itu sederhana saja, cek kemasan jangan sampai rusak. Sebenarnya kemasan rusak itu menunjukkan apa, misalnya kaleng rusak mengembung itu ada Staphylococcus (bakteri), berbahaya.”

Rita juga mendorong masyarakat untuk selalu membaca label kemasan. Di dalam informasi nilai gizi, ada keterangan terkait kandungan produk seperti gula, garam, dan lain-lain.

“Lalu periksa izin edar, izin edar membuktikan bahwa produk ini adalah betul-betul pelaku usaha berjanji sesuai dengan regulasi, dia memiliki jaminan keamanan, mutu, dan nilai gizi.”

Produk berizin edar telah dievaluasi oleh Badan POM untuk memiliki nomor izin edar yakni izin untuk beredar sesuai ketentuan.

“Satu lagi, cek tanggal kedaluwarsa, tanda bahwa produk ini memiliki batasan umur. Jadi kedaluwarsa sudah lewat ya jangan dimakan dong,” jelas Rita.

Namun, di dalam parsel kerap ada produk pangan rumahan atau homemade yang tidak memiliki keterangan produk. Termasuk informasi nilai gizi, kode batang, hingga izin edar.

Lantas, bagaimana BPOM menyikapi produk ini?

“Terkait homemade kita sudah sampaikan bahwa produk yang lebih dari tujuh hari, sesuai dengan standarnya dia harus memiliki nomor izin edar. Itu kami sudah sampaikan kepada si pembuat produk homemade-nya untuk mendaftarkan nomor izin edar,” kata Rita kepada Health Liputan6.com dalam acara yang sama.

Nomor izin edar tidak harus dari Badan POM, lanjutnya, boleh pula dari Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pemerintah daerah.

“Tetapi yang risikonya tinggi itu harus dari Badan POM. Susu atau produk-produk daging itu harus dari Badan POM. Tapi, kalau kripik-kripik saja boleh dari PIRT, nah di situ harus mencantumkan informasi nilai gizi.”

“Jadi edukasi terus kami lakukan supaya mereka mencantumkan informasi nilai gizi, industri, UMKM itu sudah menulis lho, silakan cek, kalau enggak ada, laporkan ke Badan POM ya,” katanya.