Vaksin COVID-19 Resmi Berbayar per 1 Januari 2024, 6 Kelompok Ini Masih Bisa Dapat Gratis

Bagi masyarakat yang tidak masuk dalam enam kriteria di atas, imunisasi COVID-19 menjadi imunisasi pilihan secara mandiri. Vaksin bisa didapatkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19.

Ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin COVID-19 Pilihan.

“Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki NIE (nomor izin edar) dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen,” jelas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia.

Sementara, pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi COVID-19 dilaksanakan pada sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Dalam hal ini SatuSehat. Ini berlaku untuk imunisasi program maupun imunisasi pilihan.

Terkait tarif vaksin berbayar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin sempat membeberkan perkiraan harganya.

Walau belum begitu detail dan pasti patokannya, harga vaksin berbayar di kisaran ratusan ribu rupiah.

"Batasan harganya itu nanti kita mau review lagi, apakah kita atur atau lepas aja ke pasar. Nanti kan masyarakat jadi punya pilihan," ungkap Budi Gunadi usai menghadiri 'Launching Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim' di Djakarta Theatre, Jakarta pada Sabtu, 16 Desember 2023.

"Ya, (harganya) ratusan ribu (rupiah) harusnya. Ratusan ribu lah dan itu kan 6 bulan sekali ya."

Sementara, pelaksanaan vaksin COVID-19 berbayar tahun 2024 dapat diakses masyarakat melalui klinik dan rumah sakit swasta.

"Tahun depan, kita rencananya membuka klinik-klinik swasta, rumah sakit swasta kalau mau mengadakan vaksin COVID-19 sendiri sudah bisa," lanjut Menkes Budi.

Selain enam kelompok masyarakat yang dipaparkan di atas, Budi sempat mengatakan bahwa vaksin juga akan tetap gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yakni masyarakat yang masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sementara masyarakat mampu, di luar PBI, mengakses vaksin secara berbayar.

"Kita tetap memberikan (vaksin COVID-19) yang gratis, tapi itu untuk masyarakat miskin yang mengikuti program PBI-nya BPJS," terang Budi Gunadi Sadikin.