Menkeu Sri Mulyani: Tanpa COVID-19, Belanja Kesehatan Jauh Lebih Tinggi

Pada tahun 2021, anggaran untuk COVID-19 masih mendominasi, dengan alokasi masing-masing sebesar Rp188 triliun dan Rp124,4 triliun untuk belanja kesehatan lainnya. Sehingga total realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp312,4 triliun.

Pada tahun 2022, anggaran COVID-19 masih disediakan sebesar Rp53,3 triliun, sementara anggaran kesehatan lainnya mencapai Rp134,8 triliun.

Seiring dengan COVID-19 melandai dan Indonesia memasuki masa endemi, terjadi perubahan signifikan pada realisasi anggaran kesehatan tahun 2023. Sebab, tidak lagi mengalokasikan dana APBN untuk penanganan COVID-19.

Secara rinci, anggaran kesehatan 2023 untuk belanja dialokasikan melalui kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp109,5 triliun, non-K/L Rp10,3 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) Rp63,4 triliun.

Belanja melalui K/L digunakan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan nasional (PBI JKN) sebesar Rp46,3 triliun, penugasan 5.754 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal Rp27,6 triliun.

Kemudian pemeriksaan sampel obat hingga kosmetik Rp33,9 miliar, serta penyediaan alat atau obat kontrasepsi pada 19.606 lembaga sebesar Rp520,4 miliar.

"Jadi dana obat-obatan, alat kontrasepsi ini pakai APBN. semua langsung dari kementerian/lembaga (K/L)," papar Sri Mulyani.

Belanja Kesehatan untuk Program JKN

Belanja melalui non-K/L sebesar Rp10,3 triliun digunakan untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Sementara melalui TKD, dana digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp15,6 triliun.

Ada juga penggunaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan Rp12,4 triliun, serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp26 triliun.

Kemenkeu juga mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan stunting melalui K/L, yang disalurkan untuk penyediaan makanan tambahan bagi 40.000 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) senilai Rp44,8 miliar dan 138,9 balita kurus sebesar Rp20,3 miliar.

Selain itu, dana dialokasikan untuk memfasilitasi pembinaan 1.000 PHK bagi 7,7 juta keluarga dengan baduta sebesar Rp40,6 miliar, suplementasi gizi mikro untuk balita Rp13,1 miliar, dan imunisasi rutin senilai Rp944,8 miliar.

"Anggaran untuk ibu hamil, kurang gizi, kita juga ada bayi di bawah usia 5 tahun. Jadi banyak yang dialokasikan (anggarannya) melalui Dana Alokasi Khusus maupun basis keluarga berencana -- melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana," tutup Sri Mulyani.

"Kita juga ada pembiayaan suplemen gizi, imunissi rutin. Nah, ini semuanya kinerja yang non COVID-19 related (yang tidak ada hubungannya dengan COVID-19). Semuanya untuk memperbaiki kualitas kesehatan."