Menkes Budi: Korban Gagal Ginjal Akut Dijamin JKN dan Dapat Bantuan Transportasi

Tak hanya bantuan dari sisi kesehatan, Pemerintah juga memberikan santunan sosial kepada korban gagal ginjal akut.

"Kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial. Kalau enggak salah ada Rp50 juta untuk yang meninggal dan Rp60 juta untuk yang sehat dan selamat -- dan sedang menjalani pengobatan," Budi Gunadi Sadikin menambahkan.

Ia berharap ketiga bantuan dari Pemerintah di atas dapat meringankan hidup para korban dan keluarganya.

"Diharapkan dengan adanya bantuan Pemerintah ini, para korban dan keluarganya supaya bisa lebih ringan hidupnya ke depan dan membantu lah untuk dukungan kesehatan bagi mereka," ucap Menkes Budi Gunadi.

Dalam mendukung pemberian santunan kepada korban, Kementerian Sosial RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 185/HUK/2023 tentang Pemberian Santunan Kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal.

Pemberian bantuan berupa santunan diberikan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah meninggal dunia.

Sedangkan, korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah sembuh atau masih menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis diberikan santunan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Rinciannya, Rp50.000.000 untuk bantuan dan Rp10.000.000 untuk biaya transportasi.

"Santunan ini sifatnya murni yang merupakan bentuk perhatian, kepedulian dan empati dari Pemerintah atas kasus ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy.

312 Korban Gagal Ginjal Akut

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) sebanyak 312 korban.

Dari total itu, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/rawat jalan. Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp16.540.000.000 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Khusus pelayanan kesehatan bagi korban gagal ginjal akut yang dirawat, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, tidak harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Sebab, sudah ada lebih dari 2.000 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Fasilitas BPJS itu mungkin lebih dari 2.000 rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Tidak harus dirujuk ke RSCM," kata Menkes Budi Gunadi.