Vaksin DBD Masih Berbayar, Bisakah Ditanggung BPJS Kesehatan?

Ali Ghufron Mukti menekankan, adanya sisi supply side dan demand side penting diketahui publik. 

"Nah, berarti tidak tercampur aduk begitu ya. Sebuah manajemen yang bagus, bagaimana planning, bagaimana executing-nya, monitoring, evaluasi. Siapa mengerjakan apa, harus jelas," terangnya.

"Untuk diketahui dulu, BPJS itu fokus preventif, promotif, treatment, tapi yang utama sesuai perintah UU adalah upaya kesehatan perorangan. Ini dibedakan ya dengan upaya kesehatan masyarakat."

Untuk upaya kesehatan masyarakat, Ali Ghufron Mukti menegaskan, hal itu bukan tanggung jawab BPJS Kesehatan.

"Kalau upaya kesehatan masyarakat menyangkut penyakit menular dan public luas, bagaimana sistem surveilans, sebetunya bukan tanggung jawab BPJS," ucapnya.

Daerah Gratiskan Vaksin DBD Lewat Dana APBD

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Maxi Rein Rondonuwu menyebut, vaksin DBD dapat dibeli daerah menggunakan APBD. Tentunya, daerah yang mempunyai dana fiskal memadai.

"Daerah tertentu seperti Kalimantan Timur, mereka sudah membeli, mungkin baru ibu kota Balikpapan. Mereka sudah membeli sendiri dari dana APBD dan mereka gratiskan pada masyarakat. Jadi beli menggunakan APBD," imbuhnya.

Maxi Rein Rondonuwu kembali melanjutkan, vaksin DBD belum masuk sebagai vaksin program.

"Untuk sementara ini, sekali lagi, vaksin DBD itu belum masuk vaksin program. Oleh karena itu, vaksin ini masih berbayar," lanjutnya.

Di sisi lain, Kemenkes menjadwalkan introduksi vaksin dengue untuk menjadi program nasional mulai 2025.

"Kita akan diskusikan dengan ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group of Immunization) tentu kita harus bicara dengan kementerian seperti Bappenas, karena terkait pembiayaan, karena setiap vaksin baru kita harus mulai dengan introduksi. (Untuk introduksi vaksin dengue) kita lihat tahun depan," terang Maxi.