Guru Agama di Bengkulu Utara Cabuli 24 Murid SD Saat Praktik Ibadah

Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Hukuman dapat ditambah sepertiganya karena tersangka merupakan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, pelaku juga melakukan pelecehan pada lebih dari satu korban.

Penambahan hukuman sesuai pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tersangka juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa rehabilitasi. Serta pemasangan alat pendeteksi elektronik sesuai dalam pasal 82 ayat (5) dan (6) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Nahar mendorong penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual juga tidak dilakukan di luar proses peradilan.

Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Nahar menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan memastikan para korban mendapatkan layanan pendampingan yang dibutuhkan.

“Kondisi korban saat ini sudah membaik dan tinggal dengan orangtua masing-masing. Tim UPTD PPA Bengkulu telah melakukan penjangkauan langsung ke tempat kejadian serta memberikan asesmen dan pendampingan psikologis terhadap anak-anak yang menjadi korban pencabulan.”

Tim juga telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk pemantauan proses perkembangan kasus, mengingat pelaku berstatus sebagai PNS guru agama.

“Kami akan memastikan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan memantau proses hukum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Nahar.

Terjadinya kasus ini menurut Nahar tak lepas dari adanya ketimpangan relasi kuasa yang besar antara pelaku dan korban.

Para korban tidak memiliki kuasa untuk melawan tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam aksinya juga disertai dengan tindak ancaman dan bujuk rayu. Ini memposisikan korban berada dalam tekanan psikologis.

“Banyak kasus kekerasan seksual terjadi di institusi pendidikan adalah karena relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku tenaga pendidik. Dan juga ada ketergantungan yang besar dari anak didik untuk bisa naik kelas ataupun lulus sekolah dengan nilai baik.”

Posisi anak didik sangat lemah apalagi pelaku juga biasanya mengancam para korban. Dibutuhkan kesadaran dan kewaspadaan dari sesama tenaga pendidik jika melihat ada perubahan perilaku dari anak didiknya atau tindakan oknum pendidik yang mencurigakan, imbau Nahar.

“Orangtua juga diharapkan selalu berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan terus menjelaskan kepada anak-anak mereka bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain,” pungkasnya.