Menkes Budi Gunadi Konfirmasi Petugas Pemilu 2024 yang Meninggal Jadi 84 Orang

Budi juga menyebut, dari skrining ditemukan bahwa risiko tinggi penyakit yang paling banyak terdeteksi adalah hipertensi.

“Banyak sekali nih masyarakat Indonesia hipertensi jadi makannya tolong diatur, jangan banyak-banyak garam, gula, lemak itu mesti diatur. Rokoknya juga kalau bisa dikurangi karena itu hipertensi.”

“Paling tinggi hipertensi yang kedua jantung waktu diskrining sama Pak BPJS. Itu dua yang paling besar.”

Sayangnya, masyarakat cenderung melakukan skrining setelah terdaftar jadi petugas penyelenggara Pemilu.

“Isunya kemarin adalah, sudah diskrining, udah ketahuan mana yang sehat mana yang enggak sehat cuman udah keburu kedaftar. Jadi kita kan ingin melakukan penyempurnaan, sebabnya dilakukan skrining sehingga turun 80 persen lebih. Tapi ke depannya kan 2029 kita ingin kalau bisa nol (kematian).”

Guna mengantisipasi terjadinya kasus serupa pada Pemilu 2029, Budi tengah mengkaji soal penyempurnaan skrining.

“Saya sedang mengkaji kita mau menyempurnakan skrining ini, saya mau ngomong sama Pak Mendagri (Tito Karnavian), Pak Kepala KPU kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya. Kalau bisa skriningnya sebelum daftar.”

Dengan kata lain, Budi ingin ke depannya skrining dilakukan sebelum para petugas mendaftar jadi penyelenggara Pemilu.

“Petugas Pemilu ini ada yang kerja lebih dari 12 jam, ini kan kayak tentara kopasus, kerja ini kerja khusus dan berat. Kami sebenarnya ingin mengusulkan ingin duduk dengan Pak Tito dan Pak KPU mungkin kalau bisa menjadi syarat (daftar).”

“Skrining kesehatan itu jadi syarat untuk bisa jadi petugas. Itu langkah pertama yang kami ingin lakukan agar mereka pas benar-benar jadi petugas kondisinya sehat. Sehingga kalau bisa kita mengenolkan (korban jiwa).”

Hal kedua, yakni mengupayakan pengecekan kesehatan berkala paling tidak setiap enam jam khusus bagi tempat pemungutan suara (TPS) yang berisiko.

“Yang kedua, itu kan mereka kerja overtime, nah kami lagi ngitung nih bisa enggak kita lakukan uji kesehatan kelilingnya itu setiap 6 jam. Nah itu kita lagi berpikir, TPS kan ada 823 ribu, kalau faskes yang dimiliki Kemenkes kan ada 10 ribu di level kecamatan. Bisa enggak satu Puskesmas di kecamatan meng-cover TPS di kecamatan itu untuk yang risiko tinggi aja dulu, enggak usah semuanya.”

Menurutnya, pengecekan ini terbilang mudah karena risikonya sudah diketahui yakni jantung dan stroke. Maka yang dicek adalah tekanan darah, denyut jantung, atau saturasi. Pasalnya, beberapa korban meninggalnya karena masalah pernapasan.

“Tiga hal itu kan mudah alatnya ada dan semua petugas puskesmas punya. Nanti kita akan coba kita hitung bisa enggak, untuk TPS-TPS yang kita identifikasi ada petugas yang berisiko tinggi. Itu kita periksa setiap enam jam.”

“Jadi dua hal itu, untuk skrining jadi syarat jadi petugas kemudian yang berisiko kalau bisa kita cek setiap enam jam. Jadi enggak usah sampai sakit, bagaimanapun, mencegah lebih baik dari mengobati, satu nyawa sudah kebanyakan,” pungkasnya.