Viral Perundungan pada 2 Remaja Perempuan di Batam, Ini Kata KemenPPPA

Dari segi hukum, lanjut Nahar, pihaknya mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berwenang dalam menangani kasus ini.

Nahar menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam, kejadian bermula pada 28 Februari 2024.

Hari itu, korban dipukul dan dianiaya oleh empat orang pelaku. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka bekas rokok di tangan kiri dan dagu, bekas cakar, dan lebam di bagian leher. Korban juga mengalami bengkak di bagian kepala, bekas cakar di bagian punggung dan bengkak di bagian pipi kiri.

Kemudian, pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Baja guna proses penyelidikan dan penyidikan di Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja Resta Barelang.

Nahar mengatakan, pihak berwenang telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini.

“Saat ini, proses hukum masih dalam tahap penyidikan. UPTD PPA Kota Batam juga bekerja sama dalam penanganan kasus tersebut. Para terduga pelaku telah ditahan oleh Polresta Barelang,“ ujar Nahar.

Nahar menyampaikan, terduga pelaku dan ketiga Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak yang melanggar pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Selain dikenakan pasal dalam UU Perlindungan Anak, terduga pelaku dan para AKH juga dapat dikenai Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) angka 1 KUHP yakni:

(1).  Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

(2) Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

“Untuk ke-3 AKH proses hukumnya wajib memedomani Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan mengutamakan pendekatan restorative justice, langkah-langkah hukum yang tepat dan adil harus diambil untuk menangani kasus ini, sambil memerhatikan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat,” jelas Nahar.

Dalam penanganan kasus ini, Nahar menyampaikan UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Barelang dan melakukan penjangkauan kepada korban. UPTD PPA juga telah mendampingi korban saat proses BAP dan melakukan asesmen sosial serta layanan psikologi.

"Perlu dilakukan pendampingan secara komprehensif pada korban dan terlapor. Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait untuk proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban dan memantau proses hukum yang saat ini masih berjalan," kata Nahar.

Tak lupa, Nahar mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya ke Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, melalui call center 021-129 atau WhatsApp 08111-129-129.