Demam Berdarah Dengue Mengganas, Kemenkes RI Gelar International Arbovirus Summit 2024

Sementara, Menkes Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan, berbagai pihak perlu menyusun strategi untuk mengatasi masalah Arbovirosis ini, serta menjadi lebih terbuka terhadap potensi pendekatan yang perlu diambil.

"International Arbovirus Summit Indonesia 2024 merupakan implementasi kolaborasi internasional dalam membantu negara-negara meningkatkan kesiapan, pencegahan, dan penanganan Arbovirus. Setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus dalam menangani penyakit menular seperti penyakit arbovirosis," katanya. 

Pertama, edukasi dan pelatihan bagi publik tentang bagaimana menghindari penyakit-penyakit menular. Melalui edukasi dan pemahaman yang cukup, masyarakat kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan dan dihindari, untuk mencegah penularan lebih lanjut.

Kedua, yang juga menjadi kunci, adalah vektor kontrol. Ketiga adalah pengawasan atau surveillance yang kuat. Keempat vaksin, dan yang kelima adalah terapeutik, atau obat apabila ada yang terinfeksi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan minggu ke-14 di bulan April 2024 saja, tercatat kasus DBD di Indonesia mencapai 60.296 kasus, dengan kematian 455 kasus.

Angka ini naik lebih dari dua kali lipat, dari minggu ke-17 di tahun sebelumnya (2023) yaitu 28.579 kasus dengan kematian sebanyak 209 kasus.

Di lain pihak, Dr. Ida Safitri Laksanawati, SpA(K), Dokter Spesialis Anak dari Universitas Gajah Mada (UGM), menyampaikan, pemberian vaksinasi untuk pencegahan DBD dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi keluarga di Indonesia.

"Vaksin dengue sudah tersedia di Indonesia sejak tahun 2016. Vaksin tersedia di Indonesia dapat diberikan kepada kelompok usia 6-45 tahun. Vaksin Dengue telah melalui proses penelitian dan pengembangan sedemikian rupa, serta telah mendapatkan evaluasi dari otoritas kesehatan terkait, seperti BPOM, dengan hasil yang menunjukkan profil efikasi dan keamanan yang dapat diterima pada rentang usia tersebut," katanya.

Sementara itu, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengemukakan, pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk pendekatan Indonesia dalam implementasi vaksin dan strategi kesehatan masyarakat, terutama dalam mengatasi tantangan seperti DBD.

"Menurut saya, sangat penting untuk memprioritaskan vaksin berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat, beban penyakit, dan sumber daya yang tersedia. Kita memiliki Program Imunisasi Nasional di Indonesia," katanya.

Sementara, keputusan untuk memasukkan vaksin baru ke dalam Program Imunisasi Nasional harus dipandu oleh bukti ilmiah, analisis efektivitas biaya, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan.

Agar vaksin lebih efektif, penting untuk mengarahkannya ke kelompok-kelompok yang berisiko tinggi dan daerah-daerah di mana penyakit ini sering terjadi.

"Penting juga untuk melibatkan masyarakat secara efektif. Surveilans dan pemantauan setelah vaksinasi penting dilakukan untuk menilai efektivitas vaksin, memantau efek samping, dan melacak tren penyakit, sehingga masalah apa pun dapat diatasi dengan cepat. Menggabungkan vaksinasi dengan langkah-langkah pengendalian vektor, seperti menggunakan teknik inovatif seperti wolbachia, juga penting," katanya.

Sebagai duduk di bangku parlemen, lanjutnya, mengawasi program-program ini untuk memastikan program tersebut transparan, efisien, dan selaras dengan kepentingan kesehatan masyarakat.

Dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dirinya mendorong kolaborasi dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah proaktif melawan demam berdarah.